Suara.com - Kalangan buruh siap melakukan unjuk rasa secara serentak di 440 kota atau kabupaten di 34 provinsi sebagai bentuk protes terhadap rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM subsidi.
"Kami akan melakukan demo di 34 provinsi, 440 kabupaten atau kota untuk menolak kenaikan BBM dan omnibus law awal September 2022. Mogok juga akan dilakukan apabila ada pemaksaan, kami akan lakukan mogok nasional. Upah kami tahun ini hanya naik 1 persen padahal inflasi sudah 4,9 persen," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Selasa (23/8/2022).
Bukan tanpa alasan, serikat buruh menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi karena bisa berdampak pada inflasi yang menurutnya tembus 6,5%.
Inflasi tinggi itu menurutnya akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Padahal, sudah tiga tahun berturut-turut tidak ada kenaikan upah minimum untuk buruh pabrik.
BBM naik tentu turut membuat harga berbagai kebutuhan pokok naik. Sementara, upah tidak naik sehingga hal ini menurutnya akan sangat memberatkan kalangan buruh.
"Kenaikan harga BBM yang tidak diimbangi dengan kenaikan upah, sampai 5 tahun mendatang karena omnibus law, itu akan membuat daya beli terpuruk anjlok 50 persen lebih. Kami pro subsidi dan jaminan sosial," ujar dia.
Ditambah lagi, pemutusan hubungan kerja (PHK) berisiko meningkat karena biaya operasional pabrik yang membengkak.
Kemudian ketiga, alasan pemerintah yang menaikkan BBM karena negara lain sudah lebih mahal tidak tepat. Pasalnya, hal ini tidak bisa dibandingkan dengan negara lain.
Keempat, selama ini industri besar masih menggunakan batu bara dan diesel sebagai bahan bakar utama sehingga alasan kenaikan BBM subsidi dengan alasan industri adalah tidak tepat.
Baca Juga: Polisi Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi di Mamuju
Terakhir, ia menyebut, masyarakat Indonesia, khususnya menengah ke bawah adalah pengguna sepeda motor dan angkutan umum yang sangat rentan dengan harga BBM subsidi.
