REGIONAL:
Suara.com - Isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus menguat di tengah ancaman jebolnya kuota BBM bersubsidi, khususnya pertalite dan solar.
Bahkan sejumlah menteri bidang ekonomi Kabinet Indonesia Maju kian intens melakukan rapat untuk membahas masalah ini.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pada Rabu (24/8/2022) sore, sejumlah menteri dijadwalkan menggelar rapat tertutup di Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Lapangan Banteng, Jakarta.
"Ini aktif dan masif dilaksanakan, dikoordinasikan di Kementerian Koordinator Perekonomian. Termasuk juga nanti sore akan dilanjutkan kembali," ungkap Arifin Tasrif saat rapat kerja dengan Komisi VII di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu (24/8/2022).
Arifin mengungkapkan, rapat-rapat ini dimaksudkan untuk mencari formulasi terbaik terkait kebijakan BBM saat ini, apakah dengan menaikkan harga ataupum menambah kuota BBM bersubsidi.
"Intinya adalah mencari skema yang pas. Mana yang paling baik," katanya.
Tah hanya itu, lanjut Arifin salah satu pertimbangan lainnya yang dipikirkan pemerintah adalah soal inflasi.
Menurut Arifin, tingkat inflasi Indonesia terakhir kali berada di level 4,94 persen. Kontribusi kenaikan harga energi cukup besar, sekitar 1,6 persen.
"Inflasi kita 4,94 persen dan kontribusi energi dalam inflasi ini 1,6 persen. Karena sektor transportasi ini pergerakannya cukup sangat pesat," katanya.
Kuota BBM Bersubsidi Diperkirakan Jebol
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memprediksi kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite akan tetap bakal melebihi kuota tahun ini yang sebesar 23 juta kiloliter (KL).
"Kemungkinan akan tetap lebih dari 23 juta KL, saya nggak tahu jadi berapa soalnya pembatasannya belum tahu seperti apa," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Kondisi ini pun dipastikan akan membuat anggaran subsidi energi dan kompensasi yang sebesar Rp502,4 triliun bakal membengkak.
Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, volume Pertalite diperkirakan akan jebol dari 23 juta KL menjadi 29 juta KL, jika tidak ada pengendalian konsumsi.
Jika tidak ada kenaikan harga BBM, anggaran subsidi diperkirakan akan bertambah lagi Rp 198 triliun.
"Kalau harga minyak terus di atas USD100 per barel, maka kita perkirakan subsidi itu harus nambah lagi bahkan bisa mencapai Rp 198 triliun, di atas Rp502 triliun, nambah kalau kita nggak menaikkan BBM. Kalau nggak ada apa-apa, tidak dilakukan pembatasan, Rp502 triliun tidak akan cukup," jelasnya.
TERPOPULER