Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat yaitu belanja Kementerian/Lembaga tetap di Rp993,2 triliun dan belanja non K/L naik Rp16,4 triliun menjadi Rp1.253,3 triliun, serta transfer ke daerah yang juga naik Rp3 triliun menjadi Rp814,7 triliun.
Kenaikan belanja non K/L diperuntukkan bagi subsidi energi yang naik Rp1,3 triliun menjadi Rp212 triliun, cadangan anggaran pendidikan naik Rp3,8 triliun menjadi Rp63,5 triliun, dan tambahan belanja non pendidikan menjadi Rp11,2 triliun yang selanjutnya akan dibahas pada panja belanja.
Dengan memanfaatkan tambahan belanja tersebut, defisit APBN 2023 tetap dijaga pada Rp598,2 triliun. Namun Menkeu mengatakan, persentase defisit terhadap PDB berubah karena nilai estimasi volume ekonomi Indonesia tahun depan mencapai Rp21.037,9 triliun.
Selain itu, keseimbangan primer tetap sama Rp156,8 triliun dan pembiayaan anggaran pun sama di Rp598,2 triliun.
“Dengan demikian, persentase dari defisit APBN 2023, meskipun nominalnya sama yaitu 598,2 triliun, namun dalam persentase terhadap PDB menurun menjadi 2,84% dari yang tadinya kita usulkan 2,85% dari PDB. Jadi kenaikan belanja dengan perubahan GDP tetap dari sisi persentase tetap mengalami penurunan,” katanya.