Komisi XI Yakin Sri Mulyani Mampu Selamatkan Ekonomi Nasional di Tengah Ketidakpastian Global

Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Fathi, menyatakan keyakinannya terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang semakin dinamis.

Pernyataan ini disampaikan Fathi menanggapi keyakinan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tetap mampu menembus angka 5 persen, meskipun Dana Moneter Internasional (IMF) telah merevisi proyeksi ke angka 4,7 persen.

“Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk menghadirkan berbagai stimulus yang pro-rakyat dalam menghadapi gejolak global. Saya yakin strategi ini akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi yang solid dan inklusif,” ujar Fathi di Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Fathi menilai, berbagai kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan, termasuk keberlanjutan proyek strategis nasional, penguatan sektor manufaktur, serta peningkatan ekspor non-migas, akan menjadi kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

“Kita perlu terus dorong kolaborasi antar-lembaga, mempercepat penyerapan anggaran, serta mendorong UMKM dan sektor produktif lainnya agar tetap tumbuh. Dalam kondisi global yang penuh tekanan, kekuatan domestik harus jadi tumpuan utama,” tegasnya.

Fathi juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperluas pasar ekspor ke kawasan ASEAN, BRICS, hingga Eropa, sebagai bentuk respons adaptif terhadap kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat.

“Kepercayaan dan optimisme harus kita jaga, namun tetap dibarengi dengan kewaspadaan dan strategi ekonomi yang konkret. DPR siap mengawal kebijakan yang berpihak pada rakyat dan pertumbuhan berkelanjutan,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tetap yakin bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2025 mampu tumbuh hingga 5 persen. Keyakinan ini diungkapkan Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Keuangan (KSSK) II Tahun 2025 di Jakarta.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap akan mencapai sekitar 5 persen," tegas Sri Mulyani, menunjukkan optimisme pemerintah di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh eskalasi perang dagang.

Dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2025, IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. IMF memprediksi ekonomi Indonesia pada 2025 hanya tumbuh 4,7 persen, lebih rendah dari ramalan sebelumnya sebesar 5,1 persen. Koreksi ini dilakukan seiring dengan meningkatnya eskalasi perang dagang yang dipicu oleh pengumuman tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

Sri Mulyani mengakui bahwa IMF mengoreksi ramalan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,4 persen lebih rendah dari prediksi sebelumnya. Namun, ia menekankan bahwa koreksi IMF terhadap perekonomian Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain.

"Misal Thailand yang direvisi sebesar 1,1 persen lebih rendah dari perkiraan sebelumnya atau Vietnam dikoreksi 0,9 persen lebih rendah. Begitu pun Filipina yang jadi 0,6 persen lebih rendah dan Meksiko yang dikoreksi turun 1,7 persen," jelas Sri Mulyani, menunjukkan bahwa Indonesia relatif lebih tangguh dalam menghadapi guncangan ekonomi global.

Menurut Sri Mulyani, dalamnya penurunan revisi IMF terhadap beberapa negara disebabkan oleh ketergantungan yang besar dari negara-negara tersebut terhadap perdagangan luar negeri. "Exposure dari perdagangan internasional mereka lebih besar dan dampak atau hubungan dari perekonomian mereka terhadap AS juga lebih besar," jelasnya.

Memburuknya dampak perang tarif semakin dirasakan setelah Tiongkok mengumumkan langkah balasan atau retaliasi. Meski lebih banyak negara-negara yang merespons kebijakan tarif resiprokal AS melalui jalur diplomasi atau negosiasi, langkah retaliasi ini, menurut Sri Mulyani, semakin merenggangkan hubungan dagang antara AS dan Tiongkok.

Menghadapi dinamika perekonomian global yang penuh ketidakpastian ini, Indonesia akan terus meningkatkan kewaspadaan. Selain mengambil langkah negosiasi, pemerintah akan memperkuat permintaan domestik agar tetap terjaga, melalui kebijakan fiskal dan moneter.