Suara.com - Gabungan pengemudi taksi daring meminta Pemprov Sulawesi Selatan merevisi rencana kenaikan tarif transportasi karena dianggap terlalu tinggi dan dikhawatirkan menurunkan order taksi online atau berbasis aplikasi.
Ketua Gabungan Aliansi Pengemudi Online (Gaspol) yang menaungi tiga aplikasi yakni Gojek, Grab, dan Maxim, Syukur Aldhi mengatakan telah mengajukan keberatan ke Pemprov Sulsel dan meminta untuk merevisi rencana kenaikan tarif yang terlalu tinggi.
"Kita mengajukan permohonan kepada Pemprov untuk mengkaji kembali besaran tarif. Kami di sini tidak hanya menyampaikan aspirasi dari pengemudi taksi online, tapi juga masyarakat umum sebagai konsumen," kata Syukur, Selasa (20/9/2022).
Ia berpendapat, kenaikan tarif transportasi online terlalu besar dan tidak proporsional dengan kemampuan masyarakat untuk membayar, apalagi saat ini kondisi ekonomi masyarakat baru saja pulih setelah guncangan pandemi.
Ia menyebut, saat ini rencana kenaikan tarif taksi daring di Sulawesi Selatan menjadi Rp15.600 per kilometer yang sebelumnya hanya Rp8.000 yang kenaikannya hampir dua kali lipat.
Padahal kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), saat ini hanya sekitar 30 persen.
"Kalau tarif mahal dan penumpang berkurang drastis, kami juga sedih. Ini tidak boleh diterapkan karena memberatkan konsumen," katanya.
Syukur berharap permohonan mereka untuk berdialog dan mengkaji ulang tarif taksi daring dapat diterima dengan baik oleh pihak Pemprov dan dibahas kembali.
Syukur mengatakan sejak wacana kenaikan tarif taksi daring, pihaknya belum membuka dialog dengan Pemprov Sulsel.
Baca Juga: Aipda Supirman yang Pukul Emak-emak Ditahan 5 Hari, Publik: Lucunya Negeri Ini
Sementara, Pemprov Sulsel mengaku telah menggelar dialog dengan segelintir kelompok yang mengatasnamakan pengemudi taksi daring Sulawesi Selatan.
"Menurut saya, mereka malah tidak mewakili suara mayoritas pengemudi taksi daring," pungkas Syukur.
