Ancaman Resesi 2023, Target Defisit APBN 3 Persen Mampukah Dicapai?

Suara.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengingatkan agar APBN harus dijaga kesehatan dan keberlanjutannya melalui konsolidasi fiskal dengan menurunkan defisit APBN ke bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023 mendatang.

Namun ada tantangan yang harus diwaspadai dengan kondisi ekonomi pada tahun depan yang diprediksi lebih menantang.

“Bagaimana caranya membuat APBN itu defisitnya kembali ke bawah 3 persen? Caranya adalah dengan melihat lagi struktur perekonomian dan struktur dari APBN berupa penerimaan maupun belanja negara,” ujar Wamenkeu dalam acara Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) secara daring pada Rabu (26/10/2022).

Kinerja positif APBN yang terus berlanjut dapat terus dijaga agar tetap sehat dan kokoh dalam menghadapi ancaman dan risiko global. Ketika perekonomian telah mulai pulih, Wamenkeu mengatakan penerimaan negara otomatis akan mengalami normalisasi.

“Kita lihat pada tahun 2022 dengan kegiatan ekonomi yang mulai pulih karena masyarakat sudah lebih percaya diri untuk melakukan kegiatan ekonomi, maka penerimaan negara mengalami peningkatan,” ujar Wamenkeu.

Di sisi lain, belanja negara pada tahun 2022 juga masih tumbuh dan perlu terus diakselerasi guna mendukung peran APBN bagi perlindungan masyarakat. Akselerasi belanja negara yang berkualitas perlu terus didorong dengan memerhatikan optimalisasi daya serap belanja sehingga dapat memberikan dampak secara optimal bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah tetap mendorong belanja di bidang kesehatan, namun belanja negara juga diarahkan kepada bidang-bidang ekonomi yang bisa mendorong pemulihan kegiatan ekonomi.

“Kita lihat juga belanja negara tetap meningkat, namun dalam rangka kita memastikan bahwa defisit bisa kita turunkan ke bawah 3 persen nanti pada tahun 2023, belanja negara yang akan menjadi nilainya di atas Rp3.000 triliun tentu harus kita lakukan efisiensi-efisiensi belanja. Kita mengharapkan bahwa dengan efisiensi belanja, maka kita bisa melakukan konsolidasi fiskal,” kata Wamenkeu.

Selain itu, salah satu elemen penting dari pengelolaan keuangan negara untuk menjaga kesehatan dan mendorong pemulihan adalah koordinasi yang sangat erat antara kebijakan fiskal dan moneter. Wamenkeu menyebut koordinasi yang dilakukan Indonesia dengan cara terus membangun komunikasi dengan berbagai macam otoritas.

“Kalau di sektor keuangan dalam konteks Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan LPS. Kita juga melakukan koordinasi secara erat dengan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan APBN dan sekaligus juga menjadi mitra pemerintah dalam menetapkan APBN tahun depan,” ujar Wamenkeu.

Kerjasama yang baik dengan berbagai otoritas tersebut, kata Wamenkeu, telah memungkinkan Indonesia meniti situasi pandemi dengan baik dan mendapatkan fleksibilitas yang luar biasa di dalam penanganan pandemi. Namun pada saatnya, pemerintah juga berkeyakinan terus melakukan normalisasi kebijakan fiskal.

“Ini adalah kerjasama yang luar biasa dengan lembaga negara, seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan juga BPK, yang terus mengaudit dan mengawasi dan memberi masukan kepada pelaksanaan APBN. Negara kita, kita urus bersama. Pandemi yang dihadapi oleh seluruh dunia di-handle oleh Indonesia dengan sangat baik,” kata Wamenkeu.