REGIONAL:
Suara.com - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menginginkan kepatuhan pajak jadi syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini berkaca pada fenomena pejabat yang tak patuh pajak pada akhir-akhir ini.
"Saya kira itu sudah jelas, justru Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) itu menjadi bagian yang harus dilaksanakan sebenarnya dan kewajiban pajak itu juga jangan sampai (tidak dilakukan)," ujarnya di Jakarta yang dikutip, Selasa (14/3/2023).
Menurut Wapres, momen pemilu merupakan penting untuk mendongkrak peningkatan pemasukan pajak.
"Dengan munculnya pembicaraan masalah pajak ini, diharapkan saja (penerimaan pajak) lebih baik dari (tahun) kemarin, dan Pemilu jangan sampai menjadi penyebab berkurangnya [penerimaan] pajak," kata dia.
Jika setoran pajak meningkat, bilang Wapres, maka program pemerintah khususnya yang dibiayai dari hasil pajak juga akan terus berjalan.
"Jangan sampai program-program terganggu karena adanya Pemilu, baik (program penanggulangan) stunting, inflasi, kemiskinan ekstrem, karena kandidat sibuk berkampanye. Termasuk juga mengenai kepatuhan pajak, karena semua pembangunan dibiayai melalui hasil pajak," imbuh dia.
Sebelumnya, Wapres mengungkapkan makna pemilihan umum atau pemilu sebenarnya menjadi ajang pencarian pemimpin terbaik untuk bangsa. Sehingga, menurut dia para partai politik (parpol), sebagai kendaraan politik para calon pemimpin harus bisa saling bersaing adu gagasan.
"Partai politik peserta pemilu mestinya berjuang merebut suara rakyat melalui suguhan gagasan-gagasan baru dan cemerlang," ujar Ma'ruf.
Jangan sekali-kali, tegas Ma'ruf, para parpol menggunakan strategi politik identitas yang bisa menimbulkan polarisasi sosial di tengah masyarakat.
"Strategi polarisasi mungkin saja dapat memenangkan suara, tapi hal itu sekaligus juga merusak negara. Oleh karena itu, strategi pemenangan pemilu wajib mengedepankan persatuan nasional meskipun peserta pemilu tengah bersaing untuk menang," tegasnya.
TERPOPULER