Suara.com - Kementerian Pertanian (Kementan) akan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan produksi padi di Sulawesi Selatan (Sulsel), termasuk dalam melakukan pendampingan dan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Saya katakan di sini harus kita support dari semua pihak. Saya berharap perbankan juga masuk secara masif untuk mempermudah layanan KUR," kata Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau panen raya padi di Kelurahan Baji Pamai, Kecamatan Maros Kota, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (30/3/2023).
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Ali Jamil mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pendampingan terkait akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari KUR ini, diharapkan petani bisa mengembangkan usaha taninya.
"Kita dari Kementan terus berupaya pemanfaatan KUR sektor pertanian ini berjalan lancar. Maka kita berperan untuk mempersiapkan usaha tani yang produktif yang bersifat individu, kelompok atau kemitraan," kata Ali Jamil.
Ali Jamil menambahkan, di Ditjen PSP ini ada Direktorat Pembiayaan yang menjadi kepanjangan tangan Kementan dalam mempermudah petani mengakses perbankan dalam memanfaatkan KUR.
Di Sulawesi Selatan, KUR 2023 ditargetkan Rp 6 triliun dan baru mencapai Rp 516 miliar hingga akhir Maret 2023 ini. Adapun realisasi serapan KUR pertanian hingga 30 Maret 2023 di Kabupaten Maros mencapai Rp 8,2 miliar. Serapan KUR tertinggi terjadi untuk sektor peternakan Rp 4,7 miliar atau 58,27% dan tanaman pangan yang mencapai Rp 3,1 miliar atau 37,82%.
"Kalau ini termanfaatkan dengan baik, maka tidak perlu lagi petani ngambil pinjaman dari mana-mana yang bunganya besar-besar. Tentu saja, semua penerima KUR masuk dalam kelompok-kelompok tani yang dikendalikan bersama-sama,” tambah Ali Jamil.
Direktur Pembiayaan Pertanian, Indah Megahwati menambahkan, Kementan bersama Dinas Pertanian setempat aktif melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit. Sehingga harapannya pembayaran kredit bisa tepat waktu.
"Akses petani yang kadang belum bankable ini pun difasilitasi hubungannya sebagai calon debitur dengan lembaga penyalur KUR, bahkan dengan pihak off taker. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha," kata Indah Megahwati.
Baca Juga: Kementan Ingatkan Sanksi Pidana untuk Pupuk yang Tidak Didaftarkan
