Suara.com - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin meminta pihak yang mengeluarkan QRIS bisa memiliki sistem pengamanan yang canggih untuk mencegah penipuan. Menurut dia, saat ini sistem pengamanan QRIS pada kotak amal masjid masih belum aman dan mudah dilakukan penipuan.
"Dari pihak yang punya otoritas ini (Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia), supaya diciptakan pengamanan. Kalau seperti sekarang berati kan kurang aman, padahal kita ingin memberikan pelayanan yang lebih baik. Artinya itu inovasi pelayanan lebih mudah, lebih baik, tetapi ada risiko yang ternyata bisa diganti oleh (oknum)," ujarnya seperti dikutip, Rabu (12/4/2023).
Selain itu, Wapres juga memberi arahan kepada pihak terkait, diantaranya pemilik QRIS, dapat memperkuat sistem kontrol, baik dari penempatan maupun pengamanan QRIS masjid.
"Yang pertama tentu dari yang pemilik Qris, masjid-masjid, Istiqlal atau siapa saja, dia harus terus mengontrol jangan sampai ada yang menyalahgunakan," kata dia.
Sebelumnya, ank Indonesia (BI) akhirya memblokir QRIS yang digunakan seorang pria yang melakukan pemalsuan di Masjid Nurul Iman Blok M Square. Pemblokiran ini dilakukan, karena diduga mendulang kekayaan pribadi dengan melakukan penipuan.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, pelaku memang telah mendaftar sebagai merchant QRIS dengan nama Restorasi Masjid. Akan tetapi, merchant tersebut tidak terdaftar sebagai tempat ibadah, melainkan merchant reguler.
"Saat ini sudah dilakukan pemblokiran terhadap QRIS tersebut sehingga tidak dapat digunakan lagi oleh PJP (penyedia jasa pembayaran) terkait," ujar Erwin yang dikutip, Selasa (11/4/2023).
Erwin menuturkan, untuk mendapatkan QRIS memang perlu dilakukan pendaftaran menjadi merchant atau pedagang melalui PJP berizin BI yang telah menjadi penyelenggara QRIS.
Proses selanjutnya, merchant juga harus memenuhi persyaratan dengan memasukkan data identitas dan profil usaha. PJP juga harus melakukan verifikasi data tersebut sebelum menerbitkan QRIS.
Bagi merchant tempat ibadah atau donasi sosial, terdapat ada tambahan dokumen untuk memastikan merchant tersebut merupakan tempat ibadah atau donasi sosial. Karena, jika benar tempat ibadah, maka tidak dibebankan tarif merchant discount rate atau 0%.
"PJP juga wajib untuk melakukan edukasi kepada merchant, salah satunya adalah mengenai keamanan kode QRIS yang ditampilkan di tempat umum," tuturnya.
TERPOPULER
