Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyayangkan adanya praktik penyelewengan bantuan sosial (bansos) oleh pejabat daerah di tengah upaya pemerintah pusat mengentaskan kemiskinan. Di sisi lain data anggaran bansos dari tahun ke tahun cenderung meningkat.
Ironisnya kondisi ini justru dimanfaatkan oleh oknum pemerintah daerah untuk memasukkan nama-nama yang seharusnya tidak layak mendapatkan bansos. Nama-nama tersebut, imbuh Sri Mulyani, biasanya tak jauh-jauh dari tim sukses yang memenangkan sang pejabat di kursi pemerintahan.
Sayangnya, banyak di antara nama-nama terdaftar tak layak disebut sebagai warga miskin. Walau demikian, Sri Mulyani tak menampik jika data menjadi permasalahan yang kompleks dalam penyaluran bansos.
Hal itu tak lepas dari konsekuensi sistem otonomi daerah. Dengan begitu, Pemerintah Pusat tak serta merta memberikan tanggung jawab penuh kepada Pemerintah daerah dalam menyalurkan bansos.
Anggaran Bansos dari Tahun ke Tahun
Di tahun 2021, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebasar Rp408,8 triliun dari APBN sebagai pelaksanaan program perlindungan sosial. Dalam anggaran tersebut porsi untuk bansos sebesar Rp110 triliun, angka ini lebih rendah dibandingkan anggaran bansos tahun 2020 yang porsinya Rp203,9 triliun.
"Anggaran bansos Rp 203,9 triliun di 2020, dan di 2021 akan kita kurangi Rp110 triliun sesuai alokasi per program," kata Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso dalam sebuah diskusi virtual di Jakarta, Senin (14/12/2020). Susiwijono mengklaim anggaran bansos ini terbilang cukup besar, dan diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat.
Kemudian di tahun 2022, Kementerian Sosial memberi jatah Rp74,08 triliun untuk belanja bantuan sosial. Jumlah ini mencakup 94,67 persen dari total jatah anggaran. Bantuan sosial akan disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako. Ada pula program bantuan untuk rumah tidak layak huni dan santunan anak yatim.
Terakhir, pada 2023, pemerintah resmi menyiapkan anggaran untuk bantuan sosial sebesar Rp476 triliun.
"Perlindungan sosial, APBN pelindung masyarakat, shock absorber, sebesar Rp 476 triliun," kata Sri Mulyani dalam penyampaian Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023 di Istana Negara kemarin, dikutip pada Jumat (2/12/2022).
Anggaran bansos tersebut, kata Menkeu, dibagi melalui anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp454,7 triliun, transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp17 triliun, dan pembiayaan Rp4,3 triliun. Berdasarkan keterangan resmi dari Kemenkeu, pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak terkecuali perlindungan sosial untuk masyarakat pascapandemi Covid-19.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
TERPOPULER
