Infografis
Di Pasal 8 ayat 1 beleid ini disebutkan, apabila persyaratan sudah terpenuhi SPI terbit maksimal dalam lima hari kerja. Jika lima hari belum juga terbit, SPI diterbitkan otomatis. Sayangnya, kata Antonius, itu tak pernah dipatuhi.
Bahkan, pihaknya berulangkali mengirim surat ke Kemendag menanyakan keterlambatan itu.
"Ada 3-4 kirim surat, sampai sekarang belum ada jawaban," kata Antonius.
"Ada istilah tebang pilih, siapa yang bisa keluar atau tidak. Kita dapat laporan baik dari anggota Pusbarindo atau non-anggota, ada penawaran-penawaran, misalnya apabila SPI mau dikeluarkan harus bayar sekian, misal Rp3.000-4.000 per kilogram. Ini sedikit mengganggu dan akan berimbas pada inflasi," paparnya.
Selain ada ketidakpastian hukum, kata dia, ada kerugian materiil bagi pengusaha. Bahkan, kata dia, hal ini mengancam stabilitas perusahaan dan bisa berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan atau gagal bayar utang di perbankan.
Dia mengusulkan di tahun depan Kemendag agar memverifikasi perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan izin impor bawang putih. Termasuk menelisik siapa pemilik perusahaan, asal modal, dan lainnya. Pasalnya, kata dia, importir bawang putih selalu berganti setiap tahunnya.
"Ini untuk menghindari wajib tanam," kata dia.
Tenaga Ahli Stranas Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Frida Rustiani mengungkapkan adanya fakta ada intervensi dalam tata niaga impor bawang putih.
Intervensi terjadi saat penetapan kuota dibahas di eksekutif. Misal, pejabat setingkat menteri menyebut angka kuota impor, angka ini kemudian disetujui rapat.
Baca Juga: 5 Obat Herbal untuk Mengatasi Batuk yang Bisa Dicoba di Rumah
"Karena itu, kami meminta, khususnya di hulu di Kementan alirkan data produksi berapa, stok berapa, termasuk BPS (Badan Pusat Statistik) untuk menyampaikan data diperbandingkan berapa stok, sehingga ada pembanding dan hitungan kuota impor jadi lebih jelas karena melihat satu dashboard yang sama," kata Frida.
