Suara.com - Dana Moneter Internasional atau IMF tengah jadi sorotan, pasalnya meminta pemerintah Indonesia mengkaji ulang larangan ekspor bijih nikel dan komoditas lainnya.
Permintaan itu disampaikan dalam laporan bertajuk IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dirilis pada Minggu (25/6/2023) lalu.
Kondisi ini pun membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) gerah, kekinian Sang Presiden memperintahkan Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk melawan segala bentuk upaya yang menghalangi Indonesia untuk menyetop ekspor bijih nikel tersebut.
Bahlil bercerita dirinya diminta untuk melawan pihak-pihak yang mencoba mengganggu kedaulatan NKRI, termasuk IMF.
"Mereka (IMF) merekomendasikan agar kalau bisa pemerintah Indonesia mempertimbangkan penghapusan (ekspor) dan tidak memperluas pembatasan bahan baku," ujar Bahlil dalam Festival Gen Z yang tayang via YouTube yang dikutip Senin (10/7/2023).
"Apa perintah pak presiden? 'Mas Bahlil lawan dan kedaulatan negara kita tidak boleh diganggu oleh siapa pun, termasuk oleh IMF,'" lanjutnya.
Tak hanya dari IMF, desakan juga datang dari Uni Eropa yang menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Uni Eropa memprotes kebijakan Jokowi menyetop ekspor bijih nikel.
WTO kemudian memutuskan Indonesia kalah dalam gugatan itu. Namun, Bahlil mengatakan bahwa Jokowi tidak tinggal diam dan melakukan banding atas putusan tersebut.
"Saya tanya bapak presiden. Kata bapak presiden negara ini sudah berdaulat, maju terus dan lawan. (Akhirnya) kita hadapi di WTO, sekarang kita banding," kata Bahlil.
Bahlil juga menceritakan masa awal kebijakan larangan ekspor bijih nikel diterapkan. Kebijakan itu dikeluarkan tidak lama setelah Bahlil menjabat menteri. Saat itu, ia juga masih menjadi pengusaha tambang sehingga kebijakan tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap bisnisnya.
"Waktu itu saya baru menjabat empat hari. Saya waktu itu jadi pengusaha juga, pengusaha tambang," ujar Bahlil.
TERPOPULER
