Infografis
Dalam rangkaian acara Diskusi Nasional Sawit Berkelanjutan tersebut, petani-petani dan koperasi sawit swadaya mendeklerasikan Aliansi Petani Sawit Swadaya Bersertifikat Berkelanjutan Indonesia (APSBI). Wadah ini merupakan bentuk komitmen untuk mempercepat sertifikasi berkelanjutan ISPO dan RSPO oleh petani dan koperasi sawit swadaya.
SPKS dan PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU International) menandatangani nota kesepahaman bersama (MOU) untuk Memfasilitasi Sertifikasi Sektor Kelapa Sawit Petani Sawit Swadaya dan mendukung percepatan implementasi sawit berkelanjutan di Indonesia.
Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto mengatakan, kerjasama SPKS dengan PT Mutuagung Lestari Tbk dimaksudkan agar bisa mengakselerasi dan mendorong proses sertifikasi sawit berkelanjutan pada anggota SPKS mengingat SPKS memiliki komitmen untuk mentransformasikan petani sawit anggota untuk masuk dalam standar pasar minyak sawit dunia melalui skema sertifikasi ISPO maupun RSPO.
Target SPKS pada tahun 2023-2025 akan mensertifikasi anggotanya sekitar 4000 petani sawit masuk dalam proses sertifikasi ISPO dan RSPO. Saat ini melalui kerjasama antara SPKS dan PT Mutuagung Lestari Tbk, anggota SPKS yang telah disertifikasi RSPO sebanyak 4 Koperasi dan tersertifikasi ISPO 1 Koperasi yang menaungi 700 petani dengan luas lahan sekitar 1300 hektar yang tersebar di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat.
Presiden Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk, Arifin Lambaga mengatakan bahwa MUTU International selaku Lembaga Sertifikasi di sektor Sawit terbesar di dunia berkomitment mendukung dan memfasilitasi para petani mendapatkan sertifikat Pengelolaan Sawit Berkelanjutan melalui tahapan audit dan penilaian yang independen dan kredibel, baik melalui skema ISPO, RSPO maupun ISCC.
Sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan pengelolaan usaha yang berkelanjutan, MUTU International terus mengajak semua pihak untuk turut berperan aktif, khususnya koperasi koperasi petani sawit, BPDPKS, dan Pemerintah.
“Koperasi petani sawit memiliki peran krusial sebagai ujung tombak untuk meningkatkan kesadartahuan pentingnya sertifikasi berkelanjutan serta meningkatkan komitmen petani dalam memenuhi peraturan pemerintah dan praktek terbaik, sebagai bagian dari partisipasi petani dalam menjalankan program pemerintah melalui mandatory ISPO tahun 2025,” ujar Arifin.
