Suara.com - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) telah mengeluarkan aturan baru terkait pelarangan keberadaan social commerce di dalam negeri. Aturan itu tertuang dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Kehadiran aturan tersebut menegaskan bahwa aktivitas jual-beli atau e-commerce tidak boleh disatukan dengan media sosial. Sehingga, TikTok harus memisahkan TikTok Shop dengan platform media sosial-nya.
Namun, Pemerintah masih baik kepada TikTok, karena memberikan waktu selama tujuh hari untuk melakukan transisi dengan memisahkan aktivitas jual-belinya.
Adapun, beleid tersebut berlaku mulai 26 September 2023, artinya pemerintah akan resmi menutup TikTok Shop pada 2 Oktober 2023 mendatang.
"Kita kasih waktu seminggu, ini kan sosialisasi namanya," ujarnya dalam konferensi pers yang dikutip, Jumat (29/9/2023).
Mendag Zulhas menegaskan, jika TikTok Shop masih ingin tetap eksis, maka harus mengurus izin sebagai e-commerce atau perdagangan elektronik.
"Kalau mau social commerce silakan, tapi social commerce itu, dia hanya untuk promosi dan iklan. Kalau berjualan, e-commerce atau online ya. Jadi tinggal milih aja, pelaku usaha atau yang belanja," tegas dia.
Dalam hal ini, Mendag Zulhas mengingatkan kepada pelaku usaha untuk mematuhi aturan baru yaitu Permendag 31/2023. Jika tidak, maka pemerintah terpaksa untuk mencabut izin apapun dari pelaku usaha tersebut.
"Kalau tidak, ya dicabut izinnya. Kan harus jelas, tegas agar sekali lagi tujuan pemerintah itu untuk terjadi sinergi ekosistem yang positif di bidang ini, jangan sampai ada usaha tetapi membuat resah," pungkas Zulkifli.
Baca Juga: Soal Larangan Dagang, Bahlil: TikTok Jangan Coba-coba Ancam Negara, Izinnya Bisa Ditinjau
