Suara.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengingatkan TikTok pemerintah untuk tidak main-main melawan dan mengancam keputusan pemerintah. Hal ini ditengarai, adanya dugaan di mana TikTok menggunakan influencer-nya untuk menentang Revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Adapun, dengan aturan itu, pemerintah melarang TikTok untuk melakukan aktivitas dagang jual-beli atau social commerce.
"Saya tahu, Tiktok ini mulai main-main dengan mempergunakan kawan- kawan oknum influencer, kemudian saudara- saudara kita UMKM seolah-olah terzalimi. Tiktok jangan main begitu lah. Apalagi kantor kau bukan di negara ini. Kita (Indonesia) terlalu baik, Tiktok itu di India tidak diizinin. Jadi kalau kita mau menerbitkan aturan jangan pula gerakan tambahan kawan ini," ujar Bahlil yang dikutip dari Youtube Inews Jumat (29/9/2023).
Mantan Ketua Umum HIPMI ini mengungkapkan, izin TikTok di Indonesia adalah sebagai media sosial. Tidak ada, izin yang diberikan pemerintah bahwa TikTok bisa berjualan di dalam negeri.
"Saya mau sampaikan ya Tiktok ini sebenarnya media sosial. Dia bukan media yang dipakai jualan, apalagi transaksi langsung di sana. Kalau kita mau jujur, ini lama-lama izinnya saya tinjau lagi," tegas Bahlil sambil menunjukkan peraturan atau izin.
Bahlul menyebut, dengan adanya kebijakan pemisahan media sosial dan e-commerce justru membantu promosi para pedagang dan memberi kemudahan bagi para konsumen.
"Kan tetap bisa naikin konten promosi di Tik Tok Medsos, malah bagus tidak ada lagi shadow banned. Jualannya nanti bisa diarahkan langsung ke Whatsapp, toko online, landing page atau kemanapun yang seller mau. Pilihannya jadi lebih banyak," kata dia.
Setelah kebijakan pemerintah yang melarang social commerce untuk langsung bertransaksi seperti e-commerce, muncul seruan untuk membuat konten dengan hastag# KamiUMKMdiTikTok.
Selain itu Beredar di WhatsApp soal permintaan TikTok kepada para pemengaruh atau influencer dan penjual untuk membuat konten simpati agar upaya menolak revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 terlaksana.
Baca Juga: "Terima Kasih Pemerintah, Pelarangan Tiktok Shop Membuat Saya Kehilangan Pekerjaan"
TikTok bahkan menyarankan influencer dan seller untuk menandai atau tag Presiden Joko Widodo (Jokowi) apabila mereka sudah mengunduh video di dalam X, Instagram, atau TikTok.
