Suara.com - Ekonomi global bakal menghadapi situasi yang tak mudah dalam waktu dekat, potensi awan gelap yang bakal menyelimuti tidak bisa dihindari lagi.
Sejumlah faktor pemicunya pun semakin banyak, semisal rekor utang, suku bunga tinggi, dampak perubahan iklim, belanja kesehatan, dana pensiun seiring bertambahnya usia, dan perpecahan politik telah memicu ketakutan akan krisis pasar keuangan di negara-negara maju.
Mengutip Reuters, Selasa (17/10/2023) lonjakan biaya pinjaman pemerintah telah menjadikan utang yang tinggi sebagai pusat perhatian dengan para investor menuntut peningkatan kompensasi. Hal itu untuk memegang obligasi jangka panjang dan para pembuat kebijakan mendesak agar berhati-hati terhadap keuangan publik.
Pasalnya, saat ini lebih dari 80% dari kenaikan utang global senilai $10 triliun pada semester pertama hingga mencapai rekor $307 triliun berasal dari negara-negara maju, menurut Institute of International Finance.
"Amerika Serikat, yang berada di ambang batas utang dan hampir gagal bayar, Italia, dan Inggris merupakan negara yang paling memprihatinkan," kata lebih dari 20 ekonom terkemuka, mantan pengambil kebijakan, dan investor besar kepada Reuters.
Mereka tidak memperkirakan negara-negara maju akan kesulitan membayar utangnya, namun mereka mengatakan pemerintah harus melaksanakan rencana fiskal yang kredibel, menaikkan pajak, dan meningkatkan pertumbuhan agar keuangan tetap terkendali. Meningkatnya ketegangan geopolitik menambah beban biaya.
Lingkungan yang rapuh dengan suku bunga yang lebih tinggi dan berkurangnya dukungan bank sentral meningkatkan risiko kesalahan langkah kebijakan yang memicu kehancuran pasar. Kondisi itu seperti yang ditunjukkan oleh krisis anggaran mini di Inggris pada 2022.
Mantan Kepala Ekonom European Central Bank (ECB) Peter Praet mengatakan meskipun utang masih tampak berkelanjutan, namun prospeknya mengkhawatirkan mengingat kebutuhan belanja jangka panjang. "Anda dapat melihat banyak sekali negara saat ini, dan Anda akan melihat bahwa kita tidak jauh dari krisis keuangan publik," pungkas Praet.
Baca Juga: Mau jadi Negara Maju, Pekerja RI Harus Punya Gaji Minimal Rp10 Juta/Bulan
