Hore! Aturan Baru PPN Rumah Ditanggung Pemerintah, Begini Besar Bantuan, Syarat dan Jadwal Berlakunya

Syarat PNN Rumah Ditanggung Pemerintah 

Jika mengacu pada aturan sebelumnya pada PMK No. 21/PMK.10/2021 terkait pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berikut syarat yang harus diperhatikan: 

1. Proses Penyerahan Properti 

Menurut Pasal 3 PMK 103/2021, syarat properti yang PPN dapat ditanggung oleh pemerintah yaitu properti yang pembeliannya telah memenuhi ketentuan berikut: 

• Penyerahan properti bisa terjadi pada saat sudah ditandatanganinya akta jual beli 

• Penyerahan properti bisa terjadi pada saat ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli yang telah lunas 

2. Kelengkapan Berita Acara Serah Terima 

Berita acara serah terima yang sudah memenuhi syarat untuk bisa menikmati insentif PPN DTP properti setidaknya minimal harus memuat sebagai berikut: 

• Nama dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual 

• Nama dan NPWP atau NIK (Nomor Induk Kependudukan) si Pembeli 

• Tanggal serah terima 

• Kode identifikasi rumah yang telah  diserahterimakan 

• Pernyataan bermeterai bahwa sudah dilakukannya serah terima bangunan 

• Nomor berita acara serah terima 

3. Mendaftarkan Berita Acara Serah Terima 

Syarat berikutnya supaya seseorang bisa mendapatkan insentif PPN DTP properti yaitu: 

Berita acara serah terima wajib didaftarkan dalam sistem aplikasi di kementerian yang akan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman paling lambat selama 7 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya serah terima. 

Nah demikian tadi aturan PPN rumah ditanggung pemerintah mulai dari dasar hukum, syarat hingga jadwal diberlakukannya. Semoga bermanfaat!

Kontributor : Putri Ayu Nanda Sari