"Itulah yang kita akan terus persiapkan di tahun yang disebut hajatan politik. Kita tetap akan menjaga karena itu adalah siklus demokrasi yang normal yang memang sudah diatur oleh undang-undang dan Indonesia adalah negara demokrasi yang berarti mekanisme pemilihan umum memang sudah ditetapkan. Itu tidak boleh mengganggu juga berbagai agenda-agenda pembangunan dan juga instrumen APBN yang terus akan menjaga masyarakat dan perekonomian Indonesia." tutupnya.