Belanja Negara 2024, Sri Mulyani Mau Proyek Infrastruktur Prioritas Dituntaskan

Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 salah satunya digunakan untuk mendukung percepatan ekonomi hijau.

"Belanja negara 2024 juga ditujukan untuk menuntaskan infrastruktur-infrastruktur prioritas percepatan transformasi ekonomi hijau dan mendukung reformasi birokrasi serta aparatur negara," kata Sri Mulyani dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024 di Istana Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Menkeu Sri Mulyani menuturkan belanja negara dalam APBN 2024 mencapai Rp3.325,1 triliun, atau tumbuh 8,6 persen dibandingkan APBN 2023.

APBN berupaya maksimal memenuhi seluruh program-program prioritas pembangunan nasional dari mulai melindungi rakyat termasuk kelompok rentan, memulihkan ekonomi, mendorong transformasi, membangun seluruh pelosok daerah, dan juga untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan.

"Upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga APBN sebagai instrumen yang harus dijaga kesehatan, keberlanjutan dan kredibilitasnya. Dengan demikian, kebijakan fiskal APBN dapat terus bermanfaat efektif di dalam menjaga perekonomian dan menjaga rakyat Indonesia," tuturnya.

Asal tahu saja tahun depan, APBN menargetkan Pendapatan Negara sebesar Rp2.802,3 triliun yang didukung optimalisasi dan stabilitas iklim investasi di tengah ketidakpastian global. Adapun Belanja Negara ditetapkan sebesar Rp3.325,1 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp2.467,5 triliun (naik 8,6%) dan TKD Rp857,6 triliun (naik 5,3%).

Belanja Pemerintah Pusat diarahkan untuk perbaikan kualitas SDM, infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi, serta pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

Sementara, TKD ditujukan untuk mendukung penggajian PPPK Daerah terutama guru dan tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan publik, operasional sekolah, PAUD dan pendidikan kesetaraan, serta penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.

"Kami mengharapkan DIPA Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi TKD tahun 2024 segera dapat ditindaklanjuti, sehingga APBN 2024 dapat terlaksana segera pada awal tahun, dan masyarakat serta perekonomian langsung dapat merasakan manfaatnya," ujar sang Bendahara Negara.