Prabowo Subianto Sindir IMF Tidak Berpihak Pada Indonesia, Hanya Mau Untung

Suara.com - Calon Presiden dari koalisi Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengkritik pembongkaran sistem pengelolaan pertanian yang sudah baik pada era Presiden Soeharto. 

Menurut sosok yang saat ini masih menjabat Menteri Pertahanan RI itu, pasca-krisis 1998, peran Perum Bulog sebagai stabilisator harga sembako dipangkas oleh International Monetary Fund (IMF) sebagai kreditur utang Indonesia.

Lebih lanjut, pada era itu, Bulog memiliki tugas mengendalikan harga sembako. Namun, kebijakan tersebut ditinggalkan setelah Indonesia mendapatkan dukungan keuangan dari IMF.

"Waktu itu Bulog melaksanakan suatu operasi, operasi pengendalian. Kalau harga untuk petani kurang baik, bisa dikendalikan dan konsumen juga dijaga. Tapi waktu itu kita menyerah kepada IMF," kata Prabowo saat hadir dalam Dialog Bersama Kadin di Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (12/1/2024).

Prabowo juga menyebut, IMF tidak berpihak pada Indonesia melainkan hanya mementingkan keuntungan kelompok semata.

Namun demikian, Prabowo menegaskan, dirinya bukan anti-Barat dan bahkan menyatakan rasa cintanya terhadap Barat, dia juga menyoroti ketidaksetaraan dalam hubungan tersebut.

Sayangnya, 'cinta' ini tidak berbalas oleh Barat. Menurutnya, Barat tidak pernah memperhatikan kepentingan Indonesia dengan serius.

Pada masa Orde Baru, Bulog berperan sebagai state trading enterprise (STE) dan memiliki monopoli atas kebutuhan pokok di dalam negeri. Namun, setelah IMF menjadi kreditur utang Indonesia, kewenangan Bulog terpangkas, dan status STE Bulog dihapuskan melalui Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani pada tahun 1998.

Kewenangan Bulog hanya terbatas pada beras setelah itu, sesuai dengan LoI yang ditandatangani pada 20 Januari 2000.

Sedangkan IMF sejatinya memiliki tugas salah satunya memfasilitasi untuk pertumbuhan dan perluasan transaksi internasional yang seimbang.

Tidak hanya era Soeharto, IMF beberapa saat lalu juga bersitegang dengan Pemerintah Indonesia karena ikut campur dalam kebijakan Indonesia yaitu meminta agar Indonesia mencabut larangan ekspor nikel mentah.