Suara.com - Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168 Tahun 2023, Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) mengalami perubahan terhitung sejak awal tahun 2024 ini.
Metode baru penghitungan PPh menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) dengan kategori tarif efektif bulanan dan harian. Rumus penghitungan PPh Pasal 21 bulanan dari Januari-November menjadi penghasilan bruto sebulan dikalikan dengan tarif efektif bulanan, sedangkan pada Desember atau masa pajak terakhir rumusnya kembali seperti sebelumnya.
Dengan adanya aturan in, penghitungan tidak hanya mempertimbangkan metode TER, faktor lain juga diperhatikan seperti penghasilan bruto tahunan dikurangi biaya jabatan/pensiun, iuran pensiun, zakat/sumbangan keagamaan wajib, dan pendapatan tidak kena pajak.
Nilai tersebut dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh untuk menentukan PPh terutang setahun. Total PPh yang telah dipotong selama 11 bulan dikurangkan untuk mengetahui PPh 21 yang harus dipotong pada Desember. Perhitungan TER akan disertai dengan buku tabel Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Kategori status PTKP, seperti Tidak Kawin, Kawin, dan Kawin dengan Pasangan Bekerja diatur dalam tabe secara terpisah. Sementara itu, jumlah tanggungan, yang dinyatakan dengan simbol TK/0 - TK/3, K/0 - K/3, dan K/I/0 - K/I/3, akan diatur secara horizontal. Besaran PTKP untuk TK/0 adalah Rp 54 juta, K/0 Rp 58,5 juta, dan K/I/0 Rp 108 juta.
Berdasarkan UU HPP, tarif PPh orang pribadi kini mencakup lima tarif, dibandingkan dengan empat tarif pada UU PPh sebelumnya. Terdapat tambahan satu lapisan tarif pada UU HPP untuk penghasilan tertinggi, yaitu di atas Rp5 miliar, yang dikenakan tarif sebesar 35%.
Kesimpulannya, PPh untuk penghasilan tahunan hingga Rp60 juta adalah 5%, pendapatan Rp60 juta hingga Rp 250 juta 15%, Rp 250 juta hingga Rp 500 juta 25%, Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar 30%, dan di atas Rp 5 miliar 35%.
Penerapan metode TER melibatkan perhitungan TER dikalikan dengan Penghasilan Bruto untuk masa pajak, kecuali masa pajak terakhir. Masa pajak terakhir menggunakan tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh, yang menghitung penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan atau pensiun, iuran pensiun, dan PTKP.
Tarif efektif yang disebutkan telah mempertimbangkan PTKP berdasarkan status dan jumlah tanggungan pada setiap kategori PTKP, termasuk yang sudah atau belum dimiliki.
Baca Juga: Inul Daratista Heran Orang Pajak Sebut Dirinya Masuk 5 Orang Terkaya di Indonesia
