Suara.com - Isu santer Sri Mulyani mundur sebagai Menteri Keuangan kian kencang berhembus di internal Kementerian Keuangan.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut kini dihadapkan pada konflik moral antara mundur atau tidak sebagai bendahara negara.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan saat ini Sri Mulyani dihadapkan situasi yang cukup sulit sebagai Menteri Keuangan di tahun terakhir masa jabatannya.
"Ini menimbulkan konflik secara moral juga bagi Sri Mulyani," kata Bhima saat dihubungi Suara.com beberapa waktu lalu.
Konflik moral tersebut kata Bhima disebabkan oleh kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilainya mulai sangat berbahaya ke depannya.
"Kebijakan-kebijakan ekonomi Jokowi yang ada sekarang ini adalah kebijakan ekonomi yang memang semakin membahayakan," katanya.
Kebijakan ekonomi yang membahayakan ini kata dia seperti kasus korupsi, skandal Rp349 triliun di Kemenkeu, 36% anggaran Proyek Strategis Nasional (PSN) masuk ke rekening pribadi dan beberapa proyek infrastruktur akan digenjot sementara anggarannya tidak cukup.
"Jadi kalau Sri Mulyani bertahan sampai Jokowi selesai justru kredibiltas Sri Mulyani akan dipertanyakan," katanya.
Bhima pun menilai jika nantinya Sri Mulyani mundur dari Kabinet Indonesia Maju adalah keputusan yang tepat.
"Jadi saya pikir ini keputusan yang tepat untuk mundur dari kabinet," sarannya.
Isu mundurnya Sri Mulyani pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri dalam sebuah diskusi baru-baru ini. Faisal bahkan mengatakan Sri Mulyani adalah menteri Jokowi yang paling siap mundur.
"Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta.
Yah dukungan Jokowi dalam konstetasi politik Pemilu 2024 terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi alasan utama.
Tak hanya itu Faisal juga mengatakan Sri Mulyani dan Prabowo juga kerap berbeda pendapat, terutama untuk masalah anggaran.
"Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto)," sambungnya.
