Suara.com - Menteri BUMN Erick Thohir ikut menanggapi perihal film dokumenter Dirty Vote yang tengah jadi perbincangan publik. Film berdurasi hampir 2 jam ini mempertotonkan kondisi pemilihan umum (Pemilu) yang dinilai tidak baik-baik saja.
Menurut Erick, tidak salahnya ada pihak membat film tersebut. Asal, film itu tidak sebagai kampanye hitam atau black campaign yang membuka borok salah satu pasang calon (paslon).
"Ya itu bagian dari demokrasi. Yang penting kan jangan sampai kita melakukan black campaign, itu yang nggak boleh," ujarnya saat ditemui seusai pencoblosan di TPS 17 Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024).
Baca Juga
Erick Thohir Heran Kegiatan-kegiatan BUMN Disatroni Petugas Bawaslu
Film dokumenter Dirty Vote dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.
Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
Tiga pakar itu bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.
Menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.
Dalam siaran tertulisnya, Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara film Dirty Vote menyebut film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya pada pemilu.
Baca Juga: Erick Thohir Heran Kegiatan-kegiatan BUMN Disatroni Petugas Bawaslu
"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," kata Dandhy.
Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar dua minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.
Pembuatannya film tersebut melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
