Suara.com - Belakangan boikot produk yang terafiliasi Israel kembali bergema di dalam negeri. Hal ini setelah Majelis Ulama Indonesi (MUI) menyerukan umat Islam RI tidak mengkonsumsi dan menggunakan produk Israel selama ramadan.
Salah satu produk yang disorot yaitu kurma impor asal Israel. Lantas, apakah RI mengimpor kurma asal Israel?
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, sebenarnya tidak ada kurma asal Israel yang berada di RI. Menurut BPS, kurma impor yang beredar di dalam negeri kebanyakan berasal dari Tunisia hingga Arab Saudi.
"Impor kurma terbesar dari Tunisia, Mesir, kemudian dari Arab Saudi. Tidak ada impor kurma yang berasal dari Israel, tidak ada," ujar Plt Kepala BPS, Amalia Widyasanti dalam konferensi pers Jumat, (15/3/2024).
BPS mencatat, hingga Februari 2024 telah masuk kurma impor ke RI sebanyak 18,67 ribu ton. Adapun, asal negara impor kurma itu dari Tunisia dengan porsi 29,66 persen. Kemudian, dari Mesir 28,35 persen, dari Iran 9,3 persen, Arab Saudi 8,61 persen, dan lainnya 24,07 persen.
"Jadi ini kami mengklarifikasi tidak ada impor kurma dari Israel. Karena data BPS menunjukkan impor kurma terbesar kita adalah dari Tunisia, yang kedua dari Mesir, ketiga dari Iran, dan keempat dari Arab Saudi," kata Amalia.
Selain itu, BPS juga mencatat adanya kenaikan impor kurma pada bulan Februari 2024. Hal ini untuk pasokan di bulan ramadan.
Amalia menyampaikan, impor kurma selama Februari 2024 sebanyak 11,24 ribu ton, dengan nilai 17,18 juta dolar AS. Jumlah itu naik 3,81 ribu ton atau 51,28 persen jika dibandingkan Januari 2024. Adapun dari sisi nilai naik 3,52 juta dolar AS atau 25,77 persen.
"Untuk tinjauan khusus kurma, seperti kita lihat sebelum Lebaran, menjelang Ramadan tercatat kenaikan impor kurma pada Februari 2024 baik secara nilai maupun volume," imbuh dia.
MUI imbau boikot produk Israel
Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menyerukan umat islam di Indonesia untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Mulai dari makanan, minuman, kurma hingga paket hantaran.
Sebenarnya seruan ini mengingatkan kembali adanya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof Sudarnoto Abdul Hakim menjelaskan, seruan boikot ini agar bisa menekan kekuatan ekonomi Israel itu sendiri. Dengan begitu, negara Asia Barat itu tidak memiliki sumber daya keuagan yang banyak untuk menyerang Palestina.
"Dengan tidak menggunakan produk-produk tersebut, secara tidak langsung kita telah menekan kekuatan ekonomi Israel dan membantu memperjuangkan kemerdekaan Palestina," ujarnya, dalam acara bertajuk "Safari Ramadhan Membasuh Luka Palestina" yang digelar di Kantor Pusat MUI seperti dikutip, Rabu (13/3/2024).
TERPOPULER
