Suara.com - Pemerintah mulai mencari cara untuk memberantas judi online yang tengah merajalela di masyarakat. Salah satunya memberi sanksi yang buat masyarakat menyesal bermain judi online.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, salah satu sanksi yang bisa membuat jera pelaku judi online yaitu membuat miskin sekeluarganya.
"Selama ini, kan, dianggap tindak pidana ringan aja. Itu hanya dikurung satu bulan terus dikeluarkan. Enggak, sekarang harus tegas itu, apalagi yang bikin keluarganya miskin harus dikejar dicari ditindak," ujarnya yang dikutip, Selasa (18/6/2024).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi resmi membentuk Satgas Judi Online lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantas Perjudian Daring. Satgas ini diisi oleh gabungan kementerian dan lembaga.
Menurut Keppres Nomor 21 Tahun 2024, Satgas Judi online dibentuk karena perjudian adalah kegiatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian finansial, gangguan sosial, dan psikologis yang dapat menimbulkan efek tindak kriminal lanjutan.
Selain itu, judi slot juga menimbulkan keresahan masyarakat. Sehingga perlu segera diambil langkah tegas dan terpadu guna pemberantasannya.
"Untuk mendukung upaya percepatan pemberantasan perjudian daring secara terpadu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satgas," tulis Pasal 1 dalam Keppres Nomor 21 Tahun 2024, dikutip Senin (17/6/2024).
Setidaknya 3,2 juta orang Indonesia sudah terjerumus dalam judi online. Laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jadi alasan kenapa judol jadi ladang bisnis haram yang tumbuh subur di Indonesia.
Dalam laporan lainnya,PPATK menyebut, total transaksi judi online di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 200 triliun dengan kerugian mencapai 27 triliun per tahun. Uniknya, pemerintah justru dikabarkan akan memberikan bansos kepada pelaku judi online.
TERPOPULER
