Infografis
“Pendekatan yurisdiksi dapat menjadi peluang untuk mendorong percepatan sertifikasi ISPO terutama di tingkat pekebun,” kata Prayudi.
Sejalan dengan upaya pemerintah, Yayasan Kaleka (dahulu Inobu) menginisiasi pendekatan yuridis sebagai upaya dalam mendorong percepatan sertifikasi ISPO. Diungkapkan Bernadinus Steni Sugiarto dari Yayasan Kaleka, bila proses sertifikasi dilakukan dengan mengikutkan kurang dari 500 petani, biaya sertikasi akan terasa mahal mencapai di atas US$ 170 per petani.
Sementara bila skala proses sertifikasi itu dikembangkan menjadi sebanyak diatas 2000 petani sawit, maka biaya sertifikasi minyak sawit berkelanjutan bisa ditekan hingga minimal sampai kurang dari US$ 50 per petani.
Sebab itu guna mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan terkoordinasi. Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan meningkatkan skala sertifikasi untuk mencakup lebih banyak petani dalam satu proses. Dengan memperluas cakupan, biaya per petani dapat dikurangi secara signifikan, sehingga membuatnya lebih terjangkau bagi semua pihak.
Selain itu, intervensi kebijakan juga diperlukan untuk mengurangi biaya yang terkait dengan proses sertifikasi. Hal ini termasuk pemberian subsidi untuk pengembangan kapasitas petani, pemetaan lahan, pembentukan organisasi petani, dan pengurusan legalitas. Dengan demikian, proses sertifikasi dapat menjadi lebih efisien dan berkeadilan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat.
Berbagai dukungan akan percepatan ISPO juga menjadi bagian kerja dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang selalu mendorong adanya Pengorganisasian petani, perbaikan tata kelola dan praktik budidaya berkelanjutan.
Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin mengungkapkan, untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang inklusif dan mudah diakses bagi petani sawit. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pendekatan holistik atau yang dikenal sebagai sertifikasi kewilayahan atau yurisdiksi. Pendekatan ini memungkinkan untuk percepatan sertifikasi ISPO dengan melibatkan pemerintah dan berbagai pihak terkait.
"Saat ini, kebijakan di sektor perkebunan Indonesia telah ada untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk kebijakan terkait ISPO dan RAN KSB, serta upaya penyusunan RAD KSB di tingkat daerah," ujar Sabarudin.
Lebih lanjut tutur Sabarudin, namun masih terdapat kesenjangan dalam pencapaian dan output, terutama dalam konteks kewilayahan dan lingkungan.
Baca Juga: Perluas Program PSR Pola Off Taker Aktiv, PTPN IV PalmCo Rekor Tanam Ulang Tercepat Nasional
Sebab itu, SPKS menekankan pentingnya merumuskan pendekatan kewilayahan yang komprehensif untuk menciptakan kabupaten yang berkelanjutan. Hal ini mencakup inventarisasi seluruh aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di dalam wilayah tersebut, serta perencanaan aksi dan sistem kelembagaan yang mendukung.
