Suara.com - Presiden Jokowi menyatakan ketidakmampuan pemerintah dalam menyelenggarakan konser Coldplay dan Taylor Swift di Indonesia. Jokowi menyebut Singapura mampu menggelar konser band asal Inggris itu selama enam hari, sementara Indonesia hanya mendapat jatah satu hari.
Pernyataan tersebut disampaikan saat peluncuran digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan acara di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan.
Jokowi menambahkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami penurunan signifikan akibat aliran modal keluar (capital outflow) terkait konser Taylor Swift dan Coldplay di Singapura.
Padahal, Jokowi mengklaim, sebagian besar penonton konser Taylor Swift di Singapura berasal dari Indonesia, yang berdampak pada aliran modal keluar dari Indonesia.
Data Spotify menunjukkan bahwa 2,2 juta penduduk Indonesia mendengarkan lagu-lagu Taylor Swift, termasuk "Blank Space."
“Apa yang terjadi kalau kita berbondong-bondong nonton yang di Singapura? Itu ada yang namanya capital outflows, aliran uang dari Indonesia menuju ke sana, kita kehilangan,” kata Jokowi, saat hadir di agenda The Tribata, Senin (24/6/2024).
Jokowi mengekspresikan kekecewaannya atas kegagalan pemerintah dalam menggelar konser Coldplay dan Taylor Swift di Indonesia. Ia menyoroti bahwa Singapura berhasil menyelenggarakan konser dari band asal Inggris tersebut selama enam hari, sementara Indonesia hanya mampu menggelar selama satu hari.
Menurut Jokowi, kegagalan ini bukan hanya berdampak pada pendapatan dari penjualan tiket, tetapi juga menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pemasukan dari sektor penginapan, kuliner, dan transportasi.
Dia juga menambahkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, kualitas sistem suara (sound system) di stadion GBK saat konser Coldplay sebenarnya bagus, bahkan lebih baik dibandingkan dengan di Singapura.
Baca Juga: 4 Bulan Jelang Lengser, Jokowi Bakal Nikmati Uang Pensiun Rp30 Juta Perbulan dan Rumah Mewah
Jokowi menyadari bahwa Singapura berhasil mendatangkan artis internasional karena memiliki sistem perizinan yang baik dan dukungan pemerintah yang kuat terhadap penyelenggaraan acara-acara besar.
Mantan Wali Kota Surakarta itu mengkritik kerumitan sistem perizinan acara di indonesia. Ia memberi contoh, pelaksanaan Moto GP Mandalika yang beberapa waktu lalu memerlukan 13 surat izin dan rekomendasi untuk dapat dilaksanakan.
Presiden Jokowi menekankan perlunya penyederhanaan sistem perizinan di Indonesia agar penyelenggara acara tidak terbebani dengan birokrasi yang berbelit-belit.
Di sisi lain, Jokowi juga menyarankan agar penyelenggara acara di Indonesia tidak mengajukan perizinan secara dadakan, tetapi harus mengikuti prosedur yang berlaku.
