Suara.com - Perusahaan BUMN Pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food terlilit utang hingga Rp 8,2 triliun. Hal ini mendorong ID Food untuk mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,6 triliun kepada pemerintah.
Direktur Utama ID Food, Sis Apik Wijayanto, mengungkapkan bahwa utang tersebut berasal dari penggabungan 8 BUMN pangan menjadi 5 entitas di bawah naungan ID Food. "Memang dalam pembentukan ID Food ini tidak semua anak perusahaan bergabung dalam kondisi sehat," ungkapnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (10/7/2024).
Utang tersebut terdiri dari utang bank dan medium-term note (MTN) senilai Rp 8,01 triliun dan piutang usaha senilai Rp 208 miliar. Beban bunga utang yang tinggi membebani keuangan ID Food, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk melakukan investasi dan ekspansi.
PMN yang diajukan ID Food akan digunakan untuk dua keperluan, untuk embayaran utang bank sebesar Rp 1 triliun dan pembiayaan program cadangan pangan pemerintah (CPP) sebesar Rp 600 miliar
Sis Apik menjelaskan bahwa program CPP merupakan penugasan dari pemerintah kepada ID Food untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Untuk itu, ID Food membutuhkan dana untuk membeli dan menyimpan cadangan pangan strategis seperti beras, gula, dan daging.
Pemerintah belum memberikan kepastian mengenai persetujuan PMN untuk ID Food. Namun, Komisi VI DPR RI menyatakan dukungannya terhadap program-program ID Food yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.
