Suara.com - Kebijakan pemerintah untuk membatasi pembelian BBM subsidi ternyata masih gamang. Pasalnya, dua menteri Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) penyataannya sangat bertolak belakang dalam kebijakan dalam pembatasan BBM subsidi ini.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut dengan tegas bahwa pembatasan BBM ini akan mulai pada 17 Agustus 2024 mendatang.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto justru membantah kebijakan pembatasan konsumsi BBM itu. Menurut dia, yang ada justru mengurangi kadar sulfur dalam BBM untuk memperbaiki kualitas udara Indonesia.
"Tidak ada pembatasan, yang dibahas kemarin adalah penurunan kadar sulfur dalam BBM. Tentu kita harus melihat udara Jakarta, air qualitynya ini mengkhawatirkan bagi kesehatan. Tentu langkah-langkah ini akan disiapkan pemerintah," ujar Airlangga di Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Namun dirinya mengakui memang ada pembatasan BBM seperti pertalite. Akan tetapi aturan yang memayungi pembatasan itu masih terus dibahas.
Adapun, pembatasan BBM ini melalui, revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
"Jadi terkait PP 191 ini dalam pembahasan. Masih dalam pembahasan, bukan pembatasan," ucap dia.
Sebelumnya, Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah bakal mengeluarkan kebijakan penting untuk masyarakat pada 17 Agustus. Salah satunya, pemerintah bakal membatasi penggunaan BBM subsidi, dan memberikan kepada yang berhak.
Sebelumnya, Luhut menyebut pemerintah bakal mengeluarkan kebijakan penting untuk masyarakat pada 17 Agustus. Salah satunya, pemerintah bakal membatasi penggunaan BBM subsidi, dan memberikan kepada yang berhak.
Baca Juga: Luhut Gerah Harga Tiket Pesawat Mahal, Ini Strategi yang Disiapkan
Menurut dia, pemberiaan subsidi saat ini masih dinilai kurang tepat sasaran, karena siapa saja boleh mengisi kendaraannya dengan BBM subsidi.
"Itu (pembatasan) sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi," ujar Luhut yang dikutip dari Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Selasa (10/7/2024).
