Suara.com - PP Muhammadiyah akhirnya bersedia untuk mengelola tambang batu bara yang telah habis masa waktunya. Kekinian, pemerintah tengah mendaftar lokasi tambang batu bara mana saja yang akan diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjamin, pemerintah tidak memberikan lahan tambang yang jelek kepada ormas keagamaan termasuk Muhammadiyah.
Setidaknya, ada enam lahan tambang tersedia yang bisa diberikan ke ormas kegaamaan. Tambang batu bara itu sebelumnya bekas dikelola melalui Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
"Insha Allah untuk Muhammadiyah kita akan memberikan dari eks PKP2B yang paling bagus di luar daripada KPC," ujar Bahlil di kantornya, Senin (29/7/2024).
Sementara, Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung menyebut, belum ada penentuan lokasi tambang batu bara yang diberikan kepada ormas keagamaan. Yang pasti, lanjut dia, semua lokasi tambang batu bara masih aktif dan layak dari keekonomiannya.
"Kandungan mineral yang ada juga kira-kira secara ekonomis bisa mendukung apa yang dimaksudkan oleh pemerintah," kata dia.
Namun untuk lebih memastikan, pemerintah bakal menggandeng Badan Geologi untuk mencari lokasi tambang batu bara yang kandungan masih bagus.
"Dan juga dari Muhammadiyah nanti kami akan sampaikan, jadi ada beberapa alternatif lokasi. Dari alternatif lokasi ini mana yang mereka usulkan untuk dipilih. Kita akan carikan yang terbesar, kira-kira hampir sama dengan yang didapatkan NU," imbuh dia.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti angkat bicara soal kabar Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan atau IUP dari pemerintah. Ia mengakui memang lembaganya telah ditawarkan terkait hal tersebut, namun sikap resmi Muhammadiyah belum disampaikan.
Baca Juga: Muhammadiyah Bakal Dapat Lokasi Tambang Batu Bara Terbaik di RI
Hal itu disampaikan Abdul dalam akun Instagram pribadinya, @abe_mukti dilihat Suara.com, Kamis (25/7/2024) sore.
"Terkait dengan pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah: 1. ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadilla yang disampaikan dalam rapat Pleno PP. Muhammadiyah 13 Juli 2024," kata Abdul.
