Suara.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan pemerintah harus mengubah konsep dalam ketahanan pangan. Karena, menurut dia ketahanan pangan yang digemborkan banyak pihak ini selalu beririsan dengan impor bahan pangan.
"Untuk menghindari risiko krisis pangan di masa yang akan datang, kita perlu menyiapkan strategi besar untuk menciptakan 'kedaulatan pangan' Indonesia, bukan sekedar 'ketahanan pangan', yang acapkali mengandalkan impor bahan-bahan pangan dari luar negeri," ujarnya dalam Sidang Tahunan MPR-DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Bamsoet sapaan akrabnya melihat, kedaulatan pangan ini menjadi penting setelah meningkatnya populasi di Indonesia. Hal ini membutuhkan bahan pangan yang besar.
Namun, sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan, justru menghadapi beragam tekanan mulai dari makin sempitnya lahan pertanian, serta stagnasi produksi.
"Selain itu, meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan, makin mahalnya biaya produksi, serta ancaman perubahan iklim," ucpa dia.
Di sisi lain, Bamsoet mengatakan, kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, juga diharapkan menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang kita hadapi saat ini.
Digitalisasi layanan dari perdagangan, jasa keuangan, hingga pemerintahan, berkembang semakin cepat dalam satu dekade terakhir.
"Namun digitalisasi yang berkembang pesat juga meninggalkan persoalan lain, yakni melebarnya ketimpangan digital, terutama di Indonesia bagian timur," pungkas dia.
Baca Juga: Ketua MPR: IKN Bukan Hanya Simbol dan Peta, Tapi Warisan dan Cita-cita
