Suara.com - Sebagai upaya Pemerintah dalam menghubungkan semua wilayah sekalipun wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan (3TP) sejalan dengan Visi dan Misi Nawacita Presiden RI.
Untuk itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan hadir melalui angkutan jalan perintis yang kini telah melayani sebanyak 322 trayek yang tersebar di Seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Irjen Pol, Risyapudin Nursin mengatakan angkutan perintis ini tentunya sangat bermanfaat dan diharapkan benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat yang butuh dalam bermobilisasi dan meningkatkan aksesibilitas.
“Dari tahun ke tahun terlihat peningkatan jumlah pengguna hingga tahun 2023 sebanyak 1,3 juta orang telah terbantu oleh angkutan jalan perintis,” kata Risyapudin ditulis Kamis (29/8/2024).
Ia menambahkan sejak awal kehadirannya kini pertumbuhan trayek angkutan jalan perintis telah berkembang dari semula 217 trayek di tahun 2015 kini menjadi 322 trayek. Dan pihaknya terus berupaya dalam menciptakan konektivitas khususnya bagi wilayah-wilayah terisolir atau terluar Indonesia.
Menurut Risyapudin sebagian besar penumpang berada di wilayah Indonesia bagian Barat yakni sebesar 37,5 persen kemudian wilayah Indonesia bagian Timur sebesar 36,5 persen dan penumpang di wilayah Indonesia bagian Tengah sebesar 26 persen.
“Rata-rata persentase pertumbuhan jaringan trayek angkutan jalan perintis sejak tahun 2015 hingga 2024 adalah sebesar 1,48 persen. Adapun total anggaran subsidi angkutan perintis tahun ini ialah sebesar 180 miliar,” katanya.
Risyapudin juga menjelaskan dengan. adanya layanan ini diharapkan dapat menghubungkan wilayah yang belum berkembang dengan kawasan perkotaan sehingga dapat menumbuhkan perekonomian di wilayah sekitarnya.
Selain itu, Ia menuturkan bentuk pelayanan ini sebagai upaya stabilisator pada suatu daerah dengan tarif yang lebih rendah dari tarif yang berlaku khususnya bagi pelajar atau mahasiswa.
"Dengan penyediaan layanan ini dengan pemberian subsidi, kami mencoba menghadirkan angkutan umum yang terjangkau oleh masyarakat dengan daya beli yang rendah. Kami berharap hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah 3TP," pungkasnya.
Sementara itu, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapran, Djoko Setijowarno mengatakan bahwa angkutan perintis perlu mendapat perhatian khusus. Dan tugas yang dibebani oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus mendapatkan dukungan dari semua pihak.
“Bus Perintis yang dikelola Perum seperti Damri, misalnya, yang mendapat penugasan menghubungkan daerah-daerah pelosok di Tanah Air, kurang mendapat dukungan dalam hal sarana dan prasarana,” katanya.
Djoko juga mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan perlu membenahi angkutan umum yang telah ada.
Perhatian untuk membangun transportasi umum selayaknya jadi agenda prioritas di daerah-daerah. Transportasi tak hanya jadi tanggung jawab satu kementerian, tetapi perlu didukung kementerian-kementerian lain.
“Selama ini, pembangunan transportasi publik di daerah, misalnya, kurang mendapat perhatian dari banyak pemerintah daerah. Koordinasi antara Kemenhub dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga masih minim. Padahal, pemerintah daerah bisa didorong jika Kemendagri ikut andil dan mengawasi kinerja pembangunan transportasi,” tutupnya.
TERPOPULER
