Suara.com - Menteri BUMN Erick Thohir meminta semua pihak harus duduk bersama untuk menentukan suatu kebijakan. Misalnya, dalam kebijakan pengubahan skema subsidi KRL berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Erick mengaku, belum dapat informasi soal wacana baik dari KAI maupun kementerian teknis.
"Kalau memang ada kebijakan seperti itu, ya saya rasa harus duduk bersama," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).
Menurut dia, dalam menentukan kebijakan untuk publik, pemerintah akan melakukan rapat terbatas bersama Presiden. Namun, sampai saat ini, Erick belum mendapatkan undangan rapat soal subsidi KRL.
"Kami belum, belum (duduk bersama). Kan biasanya ada ratasnya dan biasanya, kan kami mengikut. Sepertinya (batu usulan), saya nggak tahu, soalnya saya baca di media juga," jelas dia.
Kendati demikian, tambah Erick, pada dasarnya, BUMN akan menjalankan kebijakan pemerintah. Sebab, perusahaan pelat merah bukan sebagai pengambil kebijakan.
"Kami kan BUMN itu bukan kementerian yang mengambil policy atau kebijakan, bukan saya lempar problem ya, kita mengikuti kebijakan," tegas Ketua Umum PSSI ini.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan belum ada penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dalam waktu dekat.
"Rencana itu merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal di Jakarta, Kamis (29/8/2024).
Baca Juga: Erick Thohir Pamitan ke DPR, Nggak Lanjut di Era Prabowo?
Menurut Risal, untuk memastikan skema tarif subsidi KRL betul-betul tepat sasaran, DJKA Kemenhub masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait.
