Suara.com - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan distribusi BBM Subdisi di sektor transportasi tepat sasaran.
Upaya ini diwujudkan melalui kunjungan kerja dan verifikasi lapangan yang dilakukan BPH Migas ke wilayah operasional ASDP di Surabaya, Jawa Timur, pada akhir pekan lalu.
Direktur Teknik dan Fasilitas ASDP Kusnadi C. Wijaya menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan langkah penting dalam monitoring penggunaan BBM subsidi di sektor transportasi laut.
"Kami sangat mengapresiasi kunjungan dari BPH Migas yang menjadi bagian dari pengawasan atas realisasi penggunaan BBM subsidi di ASDP. Kunjungan ini memberi kami banyak masukan berharga untuk terus memperbaiki sistem distribusi BBM ke depan," ujar Kusnadi dalam keteranga tertulis, Senin (23/9/2024).
Kunjungan ini juga merupakan bagian dari tugas BPH Migas dalam mengawasi distribusi BBM subsidi secara nasional, terutama untuk memastikan kuota BBM yang dialokasikan bagi transportasi laut, seperti kapal-kapal ASDP, digunakan secara tepat sasaran.
Adapun ASDP mengoperasikan 6 Kapal di Surabaya diantaranya KMP Tongkol, KMP Drajat P, KMP Munggiyango, KMP Giliiyang, KMP Siginjai, dan KMP Kalibodri.
Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menegaskan bahwa pengawasan ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi dalam distribusi BBM subsidi dan memastikan pemanfaatannya berjalan sesuai aturan.
"Kami melakukan verifikasi terkait seluruh proses, mulai dari pemesanan BBM subsidi hingga distribusinya ke kapal-kapal ASDP. Hasil verifikasi ini akan menjadi dasar dalam penyusunan kuota BBM subsidi tahun 2025, sekaligus untuk memperbaiki kinerja distribusi BBM di tahun 2024," kata dia.
Selama kunjungan ke Pelabuhan Kamal di Bangkalan dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, anggota Komite BPH Migas, Abdul Halim, menekankan pentingnya pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan BBM subsidi yang diterima oleh ASDP sesuai dengan volume yang dialokasikan.
"Kami melakukan pengawasan untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna. Hal ini menjadi kunci dalam menjaga agar subsidi dapat dinikmati oleh yang berhak," kata Halim.
TERPOPULER
