Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.778.000
Beli Rp2.653.000
IHSG 6.162,045
LQ45 620,444
Srikehati 309,367
JII 386,908
USD/IDR 17.712

7 Program Quick Win Prabowo Telan APBN hingga Rp121 Triliun

Fabiola Febrinastri | Restu Fadilah | Suara.com

Kamis, 26 September 2024 | 10:07 WIB
7 Program Quick Win Prabowo Telan APBN hingga Rp121 Triliun
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Wahyu Utomo dalam Media Gathering APBN 2025 yang digelar di Serang, Banten, Rabu, (25/9/2024). (Dok: Istimewa)

Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memasukan tujuh program prioritas atau quick win presiden terpilih, Prabowo Subianto ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Tujuh program prioritas unggulan Prabowo Subianto itu menelan anggaran hingga Rp121 triliun.

Alokasi ini tersebar di beberapa kementerian atau lembaga (K/L). Rinciannya program makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis sebesar Rp3,2 triliun, pembangunan RS lengkap berkualitas di daerah sebesar Rp1,8 triliun, penuntasan TBC (tuberkulosis) sebesar Rp8 triliun. Kemudian renovasi sekolah sekolah sebesar Rp20 triliun, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi sebesar Rp2 triliun, terakhir lumbung pangan nasional, daerah dan desa sebesar Rp15 triliun.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Wahyu Utomo membenarkan bahwa anggaran quick win Presiden terpilih, Prabowo Subianto naik Rp8 triliun dari Rp113 triliun menjadi Rp121 triliun. Menurutnya, kenaikan ini karena ada penambahan program penangan TBC.

"Ya (anggarannya naik) karena memang itu perkembangan terkini. Pembahasan di Panja B waktu itu ada aspirasi untuk pengentasan TBC. Nilainya mencapai Rp8 triliun," tutur Wahyu Utomo dalam Media Gathering APBN 2025 yang digelar di Serang, Banten, Rabu, (25/9/2024).

Tambahan program tersebut memanfaatkan anggaran cadangan belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Maka demikian, postur besar belanja K/L tak mengalami perubahan.

Lebih jauh Wahyu mengatakan, APBN 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan. Sehingga fleksibilitas penganggaran melalui ruang diskresi menjadi salah satu aspek penting, sebab saat penyusunannya masih terdapat beberapa kelembagaan yang belum sepenuhnya terbentuk. Namun demikian, Wahyu menekankan ruang-ruang fleksibilitas ini tetap harus dijalankan dengan mengacu pada payung hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, fleksibilitas tercantum dalam Undang-Undang APBN.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Wamenkeu Thomas Sebut Kepastian PPN 12% Akan Dibahas oleh Kabinet Baru

Wamenkeu Thomas Sebut Kepastian PPN 12% Akan Dibahas oleh Kabinet Baru

Bisnis | Rabu, 25 September 2024 | 19:52 WIB

Gaji Fantastis! Ini Besaran Tunjangan PNS Kemenkeu per Kelas Jabatan

Gaji Fantastis! Ini Besaran Tunjangan PNS Kemenkeu per Kelas Jabatan

Bisnis | Selasa, 24 September 2024 | 15:50 WIB

Alasan Sri Mulyani Yakin Ekonomi Kuartal III Tumbuh Diatas 5 Persen

Alasan Sri Mulyani Yakin Ekonomi Kuartal III Tumbuh Diatas 5 Persen

Bisnis | Selasa, 24 September 2024 | 10:51 WIB

Harga Rokok Tahun Depan Tak Melonjak, Kenaikan Cukai Hasil Tembakau Belum Pasti

Harga Rokok Tahun Depan Tak Melonjak, Kenaikan Cukai Hasil Tembakau Belum Pasti

Bisnis | Selasa, 24 September 2024 | 09:15 WIB

Buka Rapimnas Gemira, Muzani: Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Bukan Main-main

Buka Rapimnas Gemira, Muzani: Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Bukan Main-main

News | Sabtu, 21 September 2024 | 16:22 WIB

Prabowo Mau Nambah Utang Baru Rp 775 Triliun di 2025

Prabowo Mau Nambah Utang Baru Rp 775 Triliun di 2025

Bisnis | Kamis, 19 September 2024 | 15:49 WIB

Terkini

Daftar Lokasi dan Jadwal Perbaikan Tol Jakarta - Tangerang Periode Mei 2026

Daftar Lokasi dan Jadwal Perbaikan Tol Jakarta - Tangerang Periode Mei 2026

Bisnis | Minggu, 24 Mei 2026 | 19:13 WIB

5 Cara Amankan Cicilan KPR saat Suku Bunga Naik

5 Cara Amankan Cicilan KPR saat Suku Bunga Naik

Bisnis | Minggu, 24 Mei 2026 | 19:10 WIB

Daftar Negara dengan Utang Paling Ekstrem, Indonesia Termasuk?

Daftar Negara dengan Utang Paling Ekstrem, Indonesia Termasuk?

Bisnis | Minggu, 24 Mei 2026 | 18:52 WIB

Awas Aksi Jual Asing! Saham Perbankan Jadi Sasaran Empuk Profit Taking

Awas Aksi Jual Asing! Saham Perbankan Jadi Sasaran Empuk Profit Taking

Bisnis | Minggu, 24 Mei 2026 | 18:01 WIB

Ekonom Ramal Rupiah Susah Turun ke Level Rp 16.000/USD

Ekonom Ramal Rupiah Susah Turun ke Level Rp 16.000/USD

Bisnis | Minggu, 24 Mei 2026 | 17:46 WIB

Bos GoTo Lapor ke Seskab Teddy, Telah Turunkan Potongan Komisi Ojol 8%

Bos GoTo Lapor ke Seskab Teddy, Telah Turunkan Potongan Komisi Ojol 8%

Bisnis | Minggu, 24 Mei 2026 | 17:39 WIB

Prabowo Diminta Evaluasi PLN Imbas Insiden Blackout Sumatra: Rakyat Rugi Besar!

Prabowo Diminta Evaluasi PLN Imbas Insiden Blackout Sumatra: Rakyat Rugi Besar!

Bisnis | Minggu, 24 Mei 2026 | 17:35 WIB

Tekanan Ekonomi Bikin Investor RI Mulai Lirik Aset Kripto dan Emas Digital

Tekanan Ekonomi Bikin Investor RI Mulai Lirik Aset Kripto dan Emas Digital

Bisnis | Minggu, 24 Mei 2026 | 17:28 WIB

Begini Kondisi Listrik di Sumatra, Masih Banyak yang Padam?

Begini Kondisi Listrik di Sumatra, Masih Banyak yang Padam?

Bisnis | Minggu, 24 Mei 2026 | 17:16 WIB

OJK Lihat Bisnis BPD Masih Baik-baik Saja

OJK Lihat Bisnis BPD Masih Baik-baik Saja

Bisnis | Minggu, 24 Mei 2026 | 17:05 WIB