Suara.com - Kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang tengah dipertimbangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) telah menimbulkan polemik luas di kalangan industri dan petani tembakau di seluruh Indonesia.
Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPD APTI) Jawa Barat, Nana Suryana merasa khawatir kebijakan tersebut akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan pertanian tembakau nasional.
Dia menjelaskan bahwa penerapan kemasan rokok polos tanpa merek akan merugikan para petani tembakau karena harga tembakau akan berfluktuasi dan tidak stabil. Hal ini tergantung pada permintaan pabrik rokok yang dipengaruhi oleh kebijakan ini.
"Kerugian akan terus berlangsung sepanjang tahun bila pemerintah konsisten dan komitmen terhadap regulasi ini," ujarnya seperti yang dikutip, Rabu (9/10/2024).
Nan juga menyoroti bahwa meskipun pemerintah, khususnya pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dipimpin Menkes Budi Gunadi Sadikin, sering mengemukakan narasi bahwa petani tembakau dan cengkeh bisa beralih menanam tanaman lain, kenyataannya hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan.
"Petani tembakau tidak akan begitu saja beralih ke tanaman lain jika hasilnya tidak sebanding dengan tembakau. Mereka tetap akan memilih tanaman yang memberikan penghasilan yang lebih baik," beber dia.
Selain itu, ia menambahkan bahwa kesejahteraan petani tembakau selama ini sangat baik. Namun demikian, fakta ini sering diputarbalikkan dan diabaikan dalam narasi anti-tembakau yang dibawa oleh Kemenkes dan LSM kesehatan.
"Narasi bahwa petani tembakau tidak sejahtera itu hanyalah alasan klasik. Jika dibandingkan dengan komoditas lain, kesejahteraan petani tembakau di lapangan sebenarnya jauh lebih baik," jelas Nana.
Senada, Ketua APTI Rembang, Akhmad Sayuti, juga menyuarakan penolakan terhadap kebijakan kemasan rokok polos. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya merugikan para petani tembakau, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakpastian di pasar tembakau yang berdampak pada harga tembakau yang diterima petani.
"Peraturan ini akan sangat merugikan petani tembakau. Pabrikan yang biasanya membeli tembakau dengan harga variatif berdasarkan kualitas dan grade tembakau akan kebingungan jika kemasannya polos. Harga bisa turun karena tidak ada identitas grade, sehingga pembelian dari petani bisa jadi seenaknya," pungkas Sayuti.
TERPOPULER
