Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.790.000
Beli Rp2.665.000
IHSG 6.127,381
LQ45 611,168
Srikehati 300,000
JII 381,954
USD/IDR 17.878

Anggaran Dipangkas, Kemenhub Hanya Jalankan Program Angkutan Bus Perkotaan di 8 Kota

Achmad Fauzi

Selasa, 14 Januari 2025 | 17:46 WIB
Anggaran Dipangkas, Kemenhub Hanya Jalankan Program Angkutan Bus Perkotaan di 8 Kota
Para penumpang memasuki Teman Bus Koridor Godean. [Kontributor / Putu Ayu Palupi]

Suara.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tetap memberikan anggaran subsidi angkutan massal bus perkotaan atau Buy The Services (BTS) di tahun 2025 sebesar Rp177,49 miliar.

Namun, anggaran itu turun drastis dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp437,89 miliar.

Direktur Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ernita Titis Dewi mengatakan, penurunan anggaran ini pun tak luput dari pemangkasan anggaran Kemenhub di tahun 2025.

"Dengan pengurangan hampir sepertiga ini, kita harus berpikir realistis, mana yang akan dibiayai, mana yang komitmen daerah tinggi, dan mana yang perlu disupport lebih lanjut. Mana yang diteruskan atau tidak," ujarnya di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin, Selasa (14/1/2025).

Ernita menyebut, kota penerima subsidi program BTS juga berkurang, dari sebelumnya 11 kota kini hanya 8 kota pada tahun 2025. Adapun, kota yang masih jalankan angkutan bus subsidi diantaranya, lembang, Surakarta, Banyumas, Balikpapan, Surabaya, Makassar, Pontianak, dan dan Manado.

Sebelumnya, 11 kota penerima program BTS pada tahun 2024 diantaranya, Medan, Palembang, Bandung, Surakarta, Banyumas, Jogja, Banjarmasin, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, dan Makassar.

"Tujuan pemberian angkutan subsidi perkotaan itu pertama stimulus, kedua meningkatkan minat penggunaan angkutan umum, ketiga memudahkan mobilitas masyarakat angkutan perkotaan. Apabila tidak ada subsidi, itu untuk menggunakan transportasi umum biayanya akan lebih mahal," jelas dia.

Ernita menambahkan, program ini memiliki manfaat yang luas, terutama untuk menutup kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari kemacetan yang mencapai Rp77 triliun per tahun.

"Modal share angkutan umum, itu kalau di Singapura, Hongkong, Tokyo, itu diatas 50 persen. Kalau berdasarkan data yang kami dapat, di Jakarta, Bandung, dan kota besar lain, itu modal share angkutan umum masih kurang dari 20 persen," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Persyaratan Dipermudah, Driver Ojol Hingga Tukang Cukur Bisa Ajukan KPR Subsidi

Persyaratan Dipermudah, Driver Ojol Hingga Tukang Cukur Bisa Ajukan KPR Subsidi

Bisnis | Kamis, 09 Januari 2025 | 08:35 WIB

SK Alokasi Rampung, Petani Bisa Tebus Pupuk Subsidi Mulai Januari 2025

SK Alokasi Rampung, Petani Bisa Tebus Pupuk Subsidi Mulai Januari 2025

Bisnis | Kamis, 09 Januari 2025 | 07:33 WIB

Penutupan Stasiun Karet Panen Protes, DJKA Kemenhub: Keselamatan Jadi Prioritas

Penutupan Stasiun Karet Panen Protes, DJKA Kemenhub: Keselamatan Jadi Prioritas

Bisnis | Jum'at, 03 Januari 2025 | 15:12 WIB

Terkini

Prabowo Pidato 1 Juni 2026: Lawan Asing, Waktunya Kembali ke Ekonomi Pancasila

Prabowo Pidato 1 Juni 2026: Lawan Asing, Waktunya Kembali ke Ekonomi Pancasila

Bisnis | Senin, 01 Juni 2026 | 12:58 WIB

Purbaya Minta Pegawai Kemenkeu Terapkan Nilai Pancasila untuk Kelola Keuangan Negara

Purbaya Minta Pegawai Kemenkeu Terapkan Nilai Pancasila untuk Kelola Keuangan Negara

Bisnis | Senin, 01 Juni 2026 | 11:49 WIB

Aturan DHE SDA Berlaku Hari Ini, Purbaya Minta Kepatuhan Repatriasi Wajib 100 Persen

Aturan DHE SDA Berlaku Hari Ini, Purbaya Minta Kepatuhan Repatriasi Wajib 100 Persen

Bisnis | Senin, 01 Juni 2026 | 11:20 WIB

Purbaya Rayu Eksportir lewat Insentif Jika Mau Simpan DHE SDA ke Bank Pemerintah

Purbaya Rayu Eksportir lewat Insentif Jika Mau Simpan DHE SDA ke Bank Pemerintah

Bisnis | Senin, 01 Juni 2026 | 11:02 WIB

Rupiah Berhasil Menguat saat Hari Pancasila, tapi Masih Nyaman di Level Rp17.840

Rupiah Berhasil Menguat saat Hari Pancasila, tapi Masih Nyaman di Level Rp17.840

Bisnis | Senin, 01 Juni 2026 | 10:59 WIB

Riset LPEI: Indonesia Masih Pengekspor Minyak Kelapa Terbesar Kedua di Dunia

Riset LPEI: Indonesia Masih Pengekspor Minyak Kelapa Terbesar Kedua di Dunia

Bisnis | Senin, 01 Juni 2026 | 10:36 WIB

Harga Emas Antam Tetap Dibanderol Rp 2.799.000/Gram Hari Ini

Harga Emas Antam Tetap Dibanderol Rp 2.799.000/Gram Hari Ini

Bisnis | Senin, 01 Juni 2026 | 10:32 WIB

IRESS: Masyarakat Lebih Butuh Listrik Andal daripada Kompensasi Blackout

IRESS: Masyarakat Lebih Butuh Listrik Andal daripada Kompensasi Blackout

Bisnis | Senin, 01 Juni 2026 | 10:28 WIB

Konflik Israel - Lebanon Memanas, Harga Minyak Dunia Melonjak Lebih dari 2 persen

Konflik Israel - Lebanon Memanas, Harga Minyak Dunia Melonjak Lebih dari 2 persen

Bisnis | Senin, 01 Juni 2026 | 10:23 WIB

SMBC Indonesia Perluas Strategi Bisnis, Salah Satunya Bidik Nasabah Ini

SMBC Indonesia Perluas Strategi Bisnis, Salah Satunya Bidik Nasabah Ini

Bisnis | Senin, 01 Juni 2026 | 10:10 WIB