Suara.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono memastikan cikal bakal superholding BUMN atau Daya Anagata Nusantara (Danantara) belum beroperasi dalam waktu dekat.
Menurut dia, perlu adanya penguatan regulasi yang memayungi operasional Danantara ke depannya.
"Ini lebih karena memang Pak Presiden merasa bahwa oke kita kelihatannya masih belum, regulatory framework-nya harus lebih jelas dan ujungnya eksekusinya harus lebih baik nanti," ujar Thomas di Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Adapun, lembaga pengelola investasi itu sebenarnya bakal diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada November lalu. Hanya saja, hal tersebut urung terjadi karena menunggu lawatan Kepala Negara dari luar negeri.
Namun, sampai sekarang pemerintah tampaknya menahan peresmian Danantara ini. Thomas yang juga keponakan Prabowo ini bilang, ada persoalan yang rumit untuk menjalankan Danantara.
"Jadi itu sebetulnya keputusan yang menurut saya sangat, bukan permasalahan tapi justru melihat oke kondisinya lebih complicated daripada yang kita pikirkan," ucap dia.
Thomas kembali menegaskan bahwa pada Januari ini Danantara belum resmi untuk beroperasi.
"Nggak (Danantara diresmikan), belum, Januari ini belum," imbuh dia.
Sebelumnya, Wakil Kepala BPI Danantara, Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang mengaku, Danantara bakal seperti pengelola investasi Temasek dan GIC di Singapura.
Baca Juga: Indonesia Siap Jadi Surga Baru Crazy Rich? Family Office Bakal Beri Insentif Kompetitif
"Jika di Singapura ada Temasek dan GIC, maka Danantara adalah penggabungan keduanya menjadi satu entitas besar. Ide dan nama Danantara ini berasal langsung dari Presiden," ujar Kaharuddin di Kantornya, Selasa (19/11/2024).
Kaharuddin menuturkan, Danantara ke depan tidak hanya mengelola investasi seperti Indonesia Investment Authority (INA), tetapi juga mengelola aset para BUMN.
"Perbedaan utamanya adalah Danantara memiliki tiga pilar fungsi, sementara INA hanya memiliki satu pilar," jelas dia.
