Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.790.000
Beli Rp2.665.000
IHSG 6.127,381
LQ45 611,168
Srikehati 300,000
JII 381,954
USD/IDR 17.878

Dapat Jatah 61 Persen, Bahlil Beberkan Kriteria Swasta yang Garap Proyek Ketenagalistrikan

Achmad Fauzi

Senin, 20 Januari 2025 | 16:50 WIB
Dapat Jatah 61 Persen, Bahlil Beberkan Kriteria Swasta yang Garap Proyek Ketenagalistrikan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia

Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan memberikan jatah pembangunan ketenagalistrikan kepada pihak swasta.

Dia bilang, dalam pembangunan pembangkit baru, swasta mendapat alokasi sekitar 60 pesen dari total kapasitas tambahan untuk Independent Power Producers (IPP).

Namun, Bahlil menegaskan hanya swasta yang kredibel dan sejalan dengan program pemerintah yang akan dilibatkan.

"Tapi swasta yang kredibel, sejalan dengan pemerintah, dan tidak membuat gerakan tambahan di luar arahan pemerintah," ujarnya dalam peresmian proyek ketenagalistrikan, Senin (20/1/2025).

Bahlil mengungkapkan, pemerintah memiliki dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) mendatang, pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 71 gigawatt (GW) dengan dukungan jaringan listrik sepanjang 48.000 kilometer sirkuit.

"Kita rencanakan menambah 71 GW dengan jaringan sekitar 48.000 km sirkuit. Jika dibandingkan lurus, panjang ini setara 8.000 km," kata dia.

Bahlil menyebut, meski Indonesia kaya akan sumber daya seperti energi matahari, air, dan angin, tetapi tantangan utama adalah jaringan listrik yang belum memadai untuk mendukung lokasi pembangkit energi baru.

"Jaringan yang dulu dipasang tidak dirancang untuk menjemput tempat-tempat di mana energi baru terbarukan akan dibangun. Karena itu, kita dorong pembangunan jaringan ke depan," jela dia.

Pemerintah menargetkan pengembangan 8.000 MW pembangkit listrik berbasis energi baru pada tahun 2025, sebagai bagian dari upaya menuju bauran energi baru terbarukan sebesar 71 persen pada tahun 2030.

Selain EBT, kebutuhan gas nasional juga diproyeksikan meningkat signifikan. Hingga tahun 2030, kebutuhan gas untuk mendukung energi nasional diperkirakan mencapai 1.471 BBTUD (Billion British Thermal Unit per Day). Angka ini terus bertambah hingga diproyeksikan mencapai 2.659 BBTUD pada tahun 2034.

"Dari 2025 hingga 2030, kebutuhan gas terus meningkat untuk mendukung energi baru terbarukan. Kenaikan ini akan terjadi di setiap regional," pungkas Bahlil.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Emiten TRON Gandeng IBC dan Sinoron Bangun Fasilitas Swap Baterai Kendaraan Listrik

Emiten TRON Gandeng IBC dan Sinoron Bangun Fasilitas Swap Baterai Kendaraan Listrik

Bisnis | Senin, 20 Januari 2025 | 16:45 WIB

1,3 Juta Rumah Tangga Indonesia Masih Gelap Gulita, Butuh Rp48 Triliun untuk Aliri Listrik

1,3 Juta Rumah Tangga Indonesia Masih Gelap Gulita, Butuh Rp48 Triliun untuk Aliri Listrik

Bisnis | Senin, 20 Januari 2025 | 16:17 WIB

Prabowo Mau Evaluasi Status PSN PIK 2 yang Jadi 'Kado' Jokowi ke Aguan

Prabowo Mau Evaluasi Status PSN PIK 2 yang Jadi 'Kado' Jokowi ke Aguan

Bisnis | Senin, 20 Januari 2025 | 15:11 WIB

Terkini

Bisnis Logistik Ikut Kecipratan Berkah Pariwisata Bali

Bisnis Logistik Ikut Kecipratan Berkah Pariwisata Bali

Bisnis | Senin, 01 Juni 2026 | 07:41 WIB

LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan hingga September 2026, Apa Efeknya?

LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan hingga September 2026, Apa Efeknya?

Bisnis | Senin, 01 Juni 2026 | 07:36 WIB

Pertamax Turbo Naik, Harga BBM Pertamax Tetap Dibanderol Rp 12.300

Pertamax Turbo Naik, Harga BBM Pertamax Tetap Dibanderol Rp 12.300

Bisnis | Senin, 01 Juni 2026 | 07:33 WIB

Airlangga Klaim Kebijakan Ekspor Satu Pintu Tak Ganggu Ambisi RI Jadi Raja Kendaraan Listrik

Airlangga Klaim Kebijakan Ekspor Satu Pintu Tak Ganggu Ambisi RI Jadi Raja Kendaraan Listrik

Bisnis | Senin, 01 Juni 2026 | 07:16 WIB

Tak Cuma AS, Pemerintah RI Siapkan 'Karpet Merah' DHE SDA Eksportir Asing

Tak Cuma AS, Pemerintah RI Siapkan 'Karpet Merah' DHE SDA Eksportir Asing

Bisnis | Minggu, 31 Mei 2026 | 19:20 WIB

Perkuat GCG dan Efisiensi, Pengamat Apresiasi Tata Kelola BUMN

Perkuat GCG dan Efisiensi, Pengamat Apresiasi Tata Kelola BUMN

Bisnis | Minggu, 31 Mei 2026 | 16:54 WIB

Danantara Sumberdaya Indonesia Beroperasi, Pemerintah Masih "Buta" Soal Target Kinerja

Danantara Sumberdaya Indonesia Beroperasi, Pemerintah Masih "Buta" Soal Target Kinerja

Bisnis | Minggu, 31 Mei 2026 | 16:47 WIB

DSI Resmi Kelola Ekspor Mulai 1 Juni, Ada Bocoran Peran Dirjen Bea Cukai

DSI Resmi Kelola Ekspor Mulai 1 Juni, Ada Bocoran Peran Dirjen Bea Cukai

Bisnis | Minggu, 31 Mei 2026 | 16:19 WIB

Belajar dari 'TikTok', Rugi di Pasar Modal: Bahaya Investasi Berbasis Tren Media Sosial

Belajar dari 'TikTok', Rugi di Pasar Modal: Bahaya Investasi Berbasis Tren Media Sosial

Bisnis | Minggu, 31 Mei 2026 | 15:25 WIB

Bisnis Gerai Minuman di Tengah Tekanan Ekonomi, Ada yang Tutup dan Berkembang

Bisnis Gerai Minuman di Tengah Tekanan Ekonomi, Ada yang Tutup dan Berkembang

Bisnis | Minggu, 31 Mei 2026 | 15:20 WIB