Anggaran Makan Gratis Bertambah Jadi Rp171 Triliun, Sri Mulyani Ungkap Sumber Uangnya

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal positif untuk menyetujui permintaan tambahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp100 triliun.

"Jika Program Makan Bergizi Gratis ini ditingkatkan dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun, jumlah sentra akan meningkat dan saya berharap ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, pada hari Kamis (30/1/2025).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah berencana melakukan efisiensi anggaran untuk mengoptimalkan alokasi belanja negara tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp3.621,3 triliun. Langkah efisiensi ini bertujuan agar manfaat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Oleh karena itu, pos belanja yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat akan dipangkas, sementara program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk MBG, akan diprioritaskan.

"Program ini bertujuan untuk memastikan anak-anak Indonesia yang bersekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup agar mereka dapat belajar dengan baik," tambahnya. Sri Mulyani menekankan bahwa Program MBG merupakan investasi jangka panjang yang memerlukan anggaran besar.

Penambahan anggaran ini didorong oleh keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang ditetapkan sebanyak 82,9 juta orang. Awalnya, target tersebut direncanakan tercapai pada akhir tahun 2025, tetapi diminta untuk dipercepat menjadi September 2025.

Sri Mulyani juga telah memberikan arahan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), untuk mendorong lembaga keuangan mendukung keberhasilan program ini.

Dalam konteks tersebut, lembaga keuangan diharapkan dapat memberikan akses kredit kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan modal kerja dan produksi dengan baik.

"Kami akan terus mendukung program ini bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan kementerian/lembaga lainnya untuk memastikan MBG berjalan dengan efektif dan menciptakan pemerataan serta tata kelola yang kuat," ungkap Menkeu, dikutip vi Antara.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program MBG merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Presiden Prabowo.

"Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami berapa anggaran yang diperlukan jika pelaksanaan dimulai pada bulan September untuk 82,9 juta penerima manfaat? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun," jelas Dadan saat ditemui di acara Rampinas PIRA di Jakarta.