Suara.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta asosiasi pengembang perumahan menyiapkan estimasi biaya pembangunan rumah subsidi.
"Saya diskusi termasuk dengan Bapak Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui telepon. Nanti BPKP akan secara resmi bersurat kepada rekan-rekan asosiasi pengembang untuk bisa menjelaskan berapa biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah untuk kaitan FLPP," katanya di Jakarta, Sabtu (1/2/2025).
Data ini akan menjadi acuan dalam menyusun skema baru Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2025 untuk memastikan efisiensi anggaran dan penetapan harga yang akurat.
Menteri Maruarar Sirait menjelaskan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengirim surat resmi ke asosiasi pengembang guna mengumpulkan rincian biaya konstruksi rumah subsidi di luar harga tanah.
"Pengusaha harus untung, karena juga akan bayar pajak. Tetapi rakyat juga harus diuntungkan mendapatkan kualitas dan harga yang wajar. Negara juga harus untung dari pajak dan dari bagaimana menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi," katanya, dikutip dari Antara
Langkah ini bertujuan memastikan perhitungan harga rumah subsidi mempertimbangkan faktor inflasi dan kualitas layanan.
Tiga Pilar Kepentingan: Rakyat, Negara, dan Pengusaha
Kebijakan ini dirancang agar tidak merugikan pihak mana pun:
1. Rakyat : Mendapat rumah berkualitas dengan harga terjangkau.
2. Negara : Memperoleh manfaat pajak dan penggerakan pertumbuhan ekonomi.
3. Pengusaha : Memperoleh keuntungan wajar untuk keberlanjutan bisnis.
Target Penyaluran FLPP 2025 dan Efisiensi APBN
Pemerintah mengalokasikan anggaran FLPP 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah. Dengan perubahan proporsi pembiayaan FLPP, Kementerian PKP berharap penyaluran KPR subsidi bisa lebih masif tanpa menambah beban APBN.
Baca Juga: IKN Suram! Proyek Swasta Mangkrak, Investor Sebatas Groundbreaking Bareng Jokowi
Ara juga menekankan pentingnya memastikan program tepat sasaran, mengikuti arahan Presiden agar manfaatnya dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah.
Pada tahun 2025 ini Kementerian PKP tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk FLPP yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.
Saat ini pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.
