Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengkaji mengenai hasil studi Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Adapun dalam studi Celios melaporkan asuransi wajib kendaraan bermotor third party liability (TPL) berisiko merugikan ekonomi hingga Rp 68,3 triliun.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan studi itu hanya dari perspektif orang sehingga tidak bisa disimpulkan secara umum.
"Kita kaji saja lebih lanjut itu dari perspektif orang (pengamat)," kata Ogi dalam acara PPDP Regulatory Dissemination Day 2025, di Grand Ballroom, Kempinski, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Dia menyebutkan bahwa Indonesia tertinggal dibandingkan negara lain dalam hal sistem asuransi wajib kendaraan.
Salah satunya jika ada potensi kecelakan atau kerusakan, pasti harus mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab untuk pembayaran klaim asuransi.
"Indonesia tertinggalan dari negara-negara lain enggak ada orang tabrakan di jalan, ribut siapa yang gantiin, siapa yang gantiin itu perlu mendapatkan perhatian dan formulasinya kita tunggu saja PP yang ngatur," jelasnya.
Untuk itu, Pemerintah berencana mempertimbangkan implementasi asuransi wajib kendaraan dengan tujuan untuk mengurangi masalah klaim. Serta memastikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam kecelakaan.
"Kira tunggu ppnya dan undang-undangnya," tandasnya.
Baca Juga: OJK : 49.095 Masyarakat RI Kehilangan Uang Rp 476,6 Miliar Imbas Penipuan
Sebelumnya, , Center of Economic and Law Studies (CELIOS) telah merilis laporan terbaru mengenai dampak kebijakan wajib asuransi kendaraan bermotor Third Party Liability (TPL) terhadap perekonomian dan masyarakat Indonesia.
Studi itu melaporkan bahwa asuransi kendaraan bermotor menimbulkan beban baru bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, serta memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu studi itu memproyeksikan output ekonomi dapat berkurang sebesar Rp68,3 triliun, produk domestik bruto (PDB) akan turun hingga Rp21 triliun, pendapatan masyarakat akan turun sebesar Rp20,7 triliun, dan penyerapan tenaga kerja berkurang hingga 3,4 juta orang.
