Jeffrey Epstein Minta Bantuan Israel untuk Caplok Aset dan Tambang Libya

Suara.com - Kaitan Jeffrey Epstein dengan jaringan elit global ternyata tidak hanya sebatas skandal seksual, tetapi juga merambah ke upaya penguasaan aset negara yang sedang dilanda konflik.

Dokumen terbaru yang dirilis Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada Jumat lalu mengungkap rencana ambisius Epstein untuk memburu miliaran dolar aset negara Libya yang sedang dibekukan secara internasional.

Berdasarkan surat elektronik (email) bertanggal Juli 2011 yang ditemukan dalam berkas penyelidikan, Epstein dan rekan-rekannya diketahui sedang merancang strategi untuk mengakses dana milik pemerintah Libya yang kala itu terjebak dalam ketidakpastian politik dan ekonomi pasca-jatuhnya rezim Muammar Gaddafi.

Dilansir via Anadolu Agency, korespondensi itu mengungkapkan adanya sekitar US$80 miliar (sekitar Rp1.250 triliun) dana Libya yang dibekukan di seluruh dunia, termasuk US$32,4 miliar yang berada di Amerika Serikat. 

Dalam korespondensi tersebut, terungkap bahwa pengirim email tersebut meyakini jumlah aset yang "dicuri atau disalahgunakan" dari Libya sebenarnya bisa mencapai tiga hingga empat kali lipat dari angka resmi tersebut.

Rencana ini bukan tanpa alasan. Identifikasi dan pemulihan sebagian kecil saja dari dana tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan keuntungan senilai miliaran dolar.

Selain itu, email tersebut mencatat bahwa Libya akan membutuhkan setidaknya US$100 miliar untuk biaya rekonstruksi di masa depan, yang dilihat sebagai peluang bisnis raksasa bagi pihak-pihak yang terlibat sejak awal.

Mossad dan Israel

Hal yang paling mengejutkan dalam dokumen ini adalah keterlibatan mantan personel intelijen tingkat tinggi.

Pesan tersebut menyatakan bahwa diskusi telah dilakukan dengan sejumlah mantan anggota dinas intelijen luar negeri Inggris, MI6, serta agen rahasia Israel, Mossad.

Para mantan agen ini dilaporkan telah menyatakan kesediaan mereka untuk membantu upaya identifikasi dan pelacakan aset-aset yang dianggap "hilang" tersebut.

Kerja sama ini dirancang secara profesional, di mana beberapa firma hukum internasional juga diajak bekerja sama dengan sistem pembagian imbal hasil (contingency-fee basis).

Pihak Epstein menilai Libya sebagai "tambang emas" hukum dan finansial karena beberapa faktor strategis:

• Cadangan Energi: Kekayaan minyak dan gas yang melimpah.
• Tingkat Literasi: Populasi yang terdidik dianggap mempermudah inisiatif legal dan finansial.
• Ketidakpastian Hukum: Situasi politik yang labil pasca-revolusi memberikan celah bagi pihak asing untuk masuk dalam proses pemulihan aset negara.

Keterlibatan Epstein dalam skema pelacakan aset negara ini menambah dimensi baru dalam kasusnya, yang menunjukkan pengaruhnya yang melampaui batas-batas hukum dan mencapai ranah intelijen serta keuangan global yang sangat sensitif.

DISCLAIMER: Informasi ini disusun berdasarkan dokumen yang dirilis secara resmi oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) pada awal tahun 2026 sebagai bagian dari penyelidikan berkelanjutan terhadap Jeffrey Epstein.