Suara.com - Aksi #IndonesiaGelap yang sekaligus menandai 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disorot publik dunia. Sejumlah media internasional memberitakan kisruh politik dan pemerintahan di Indonesia yang bisa berdampak pada stabilitas nasional.
Media yang memuat aksi Indonesia gelap antara lain The Straits Times Singapura, Pime Asia News yang berkantor di Italia, Taiwan Plus News, dan South China Morning Post. Media – media ini menyorot protes mahasiswa yang berdemonstrasi di jalan – jalan protokol sejumlah kota, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya dengan tagar #IndonesiaGelap.
Puncak demonstrasi terjadi di halaman Istana Presiden di Jakarta pada Kamis, hari ini dengan dikoordinasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
Demonstran menuntut evaluasi yang menyeluruh terhadap program – program presiden yang boros, pemilihan orang – orang yang duduk di kabinet, serta efisiensi anggaran.
Melansir South China Morning Post, Peneliti Politik di Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) Indonesia, Nicky Fahrizal mengatakan protes mahasiswa menekankan pada kesalahan yang dibuat oleh kabinet Prabowo. Namun, Nicky belum melihat aksi ini akan mengguncang politik nasional. "Protes-protes ini belum [mengintensifkan] dinamika politik karena elit politik di Indonesia masih nyaman dengan posisi mereka dalam koalisi [Prabowo]. Oposisi juga lemah," kata Nicky.
Selama protes ribuan mahasiswa di berbagai kota membawa poster dan spanduk yang mengkritik kebijakan unggulan Prabowo, termasuk makanan bergizi gratis untuk balita, anak sekolah, wanita hamil dan ibu menyusui yang menurut para pejabat akan membutuhkan Rp466 triliun atau USD 28,5 miliar per tahun jika ingin menjangkau 89 juta penerima yang ditargetkan.
Berita serupa juga disampaikan The Straits Times Singapura. Ribuan mahasiswa yang berdemonstrasi di jalan – jalan di Jakarta menjadi perhatian media ini.
Sementara itu, para mahasiswa menyampaikan 13 tuntutan dalam aksi Indonesia Gelap. Di antaranya mereka ingin pemerintah menciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
Kemudian tolak revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.
Mahasiswa juga menuntut hapuskan multifungsi ABRI. Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis. Mereka juga meminta Prabowo mengevaluasi program utamanya yakni makan bergizi gratis. Program ini harus dievaluasi agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
TERPOPULER
