Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.865.000
Beli Rp2.745.000
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...

Genjot Hilirisasi Petrokimia dan Gas Demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen era Prabowo

Mohammad Fadil Djailani | Suara.com

Jum'at, 21 Februari 2025 | 20:54 WIB
Genjot Hilirisasi Petrokimia dan Gas  Demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen era Prabowo
Infografis mengejar mimpi pertumbuhan ekonomi 8 persen di masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (Suara.com/Iqbal)

Suara.com - Pemerintah berkomitmen untuk terus memacu laju hilirisasi di industri petrokimia dan gas dengan berbagai terobosan kebijakan untuk membantu target pertumbuhan ekonomi 8 persen sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto

Pasalnya kata Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawzier mengatakan bahwa sektor petrokimia dan gas memberikan multiplier efek yang sangat besar terhadap sektor ekonomi lainnya.

Hal tersebut dikatakan dia dalam acara Tekagama Forum Petrokimia dan Gas yang diselenggarakan Fakultas Teknik UGM, Jumat (21/2/2025).

"Sektor Industri kimia, farmasi dan tekstil (IKFT) harus memompa tambahan kontribusi PDB sebesar Rp39,77 triliun dengan skenario porsi sektor industri terhadap PDB nasional sebesar 18,9 persen. Dan jika target skenario industri berkontribusi sebesar 21,9 persen dari PDB Nasional maka sektor IKFT harus memompa tambahan sumbangan Rp46,09 triliun," papar Taufiek.

Menurut dia kalkulasi teknokratik ini diambil dari perhitungan baseline PDB harga konstan tahun 2024 sebesar Rp12.920 triliun. Dengan peningkatan 8 persen diperlukan sekitar Rp1.033 triliun yang akan memperkokoh PDB nasional ke angka Rp13.953 triliun.

"Artinya dengan dua skenario diatas kontribusi secara keseluruhan sektor industri nasional harus menambah porsi angkanya masing masing Rp195 triliun dimana share industri 18,9 persen dan Rp226 triliun jika secara nasional industri mempunyai share 21,9 persen," sambung Taufiek

Lanjutnya, dari sektor IKFT dalam skenario pertama, industri kimia, barang kimia dan farmasi khususnya peran Petrokimia dan Gas harus memberikan tambahan nilai minimal Rp18,37 triliun hingga Rp21,28 triliun dan pada tahun 2024 subsektor IKFT berkontribusi sebesar Rp555, 40 Triliun. 

Menurut Taufiek, hal ini bisa dicapai dengan integrasi kebijakan nasional yang pro industri dari sisi pengendalian impor, kemudahan investasi di hulu, intetmediate dan hilir serta harga Gas HGBT yang kompetitif dan supplainya konsisten tanpa kekurangan bahan baku.

Taufiek menambahkan Secara nasional kapasitas produk olefin dan turunannya sebanyak 9,7 juta ton, Produk Aromatik dan turunannya sebanyak 4,6 juta ton serta produk C1 (metanol) dan turunannya sebanyak 980.000 Ton. Seharusnya kemampuan nasional ini mampu melayani kebutuhan nasional namun faktanya utilisasinya masih belum maksimal dan secara nasional impor produk produk petrokimia ini di th 2023 mencapai USD 9,5 miliar. 

Taufiek mencontohkan produk LLDPE, kapasitas nasional 700,000 ton, konsumsi nasional 656.150 ton namun impornya 280.385 ton dan yang disupplai dari dalam negeri sebanyak 375.765. Bukan hanya itu, PP Homopolymer kapasitas nasional sebesar 935.200 ton, impornya 775.662 ton dan supplai dari dalam negeri 718.000 ton saat ini sudah ada tambahan investasi baru untuk produk ini. 

Yang menarik PP Copolymer kemampuan nasional 368.000 Ton namun impornya 381.348 Ton dan yang disuplai dari dalam negeri hanya 53.239 Ton atau utilisasinya hanya 15 persen begitu juga produo PET utilisasinya hanya 41 persen. 

Untuk itu Kemenperin meminta produk produk yang sudah mampu dihasilkan di dalam negeri dan utilisasinya rendah dapat diberlakukan quota impor hanya persetujuan PI dan LS saja tanpa pertimbangan teknis minimal 40 persen bisa menambah utilisasi saat ini. 

"Disinilah pentingnya instrumen kebijakan integratif dari Kementerian terkait untuk mendorong kemampuan produksi nasional sekaligus memberikan confidence bagi investor yang sudah membangun fasilitas produksinya di Indonesia," katanya.

Sementara itu peluang investasi di sektor ini sangat besar, misalnya Metanol kebutuhan nasional sebanyak 1,6 juta ton yang mampu di produksi hanya 721.424 Ton. Hal ini yang perlu di arahkan investasi baru dalam pohon industri yang telah dibuat oleh Kemenperin, termasuk pohon industri dari minyak bumi, gas dan batubara didalamnya. "Kami sudah membuat turunan produk dan nilai tambahnya beserta supplai dan demand di dalam negeri," imbuh Taufiek.

Disisi lain dalam mendukung swasembada pangan, dukungan Kemenperin terhadap industri pupuk sangat kuat. Secara nasional pupuk jenis urea utilisasi industrinya mencapai 8.875 KTA. Secara nasional mampu mensuplai sebanyak 7.897 KTA bahkan kata Taufiek, pupuk urea ini Indonesia mampu melakukan ekspor sebanyak 1.376 KTA dan hanya sedikit yang di impor hanya 75 KTA. 

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pandu Sjahrir Makin Santer jadi Bos Danantara, Muliaman D Hadad Disingkirkan?

Pandu Sjahrir Makin Santer jadi Bos Danantara, Muliaman D Hadad Disingkirkan?

Bisnis | Jum'at, 21 Februari 2025 | 17:40 WIB

Megawati Larang Kader PDIP Ikut Retreat Pemerintah, Prabowo Terancam Jatuh?

Megawati Larang Kader PDIP Ikut Retreat Pemerintah, Prabowo Terancam Jatuh?

News | Jum'at, 21 Februari 2025 | 16:36 WIB

5 Kepala Daerah Termiskin Versi LHKPN: Ada yang Dulu Kerja Jadi Tukang Sapu

5 Kepala Daerah Termiskin Versi LHKPN: Ada yang Dulu Kerja Jadi Tukang Sapu

Lifestyle | Jum'at, 21 Februari 2025 | 16:32 WIB

Terkini

Fundamental Ekonomi Kuat di tengah Ketidakpastian, Indonesia Kian Dilirik Investor Global

Fundamental Ekonomi Kuat di tengah Ketidakpastian, Indonesia Kian Dilirik Investor Global

Bisnis | Rabu, 15 April 2026 | 19:38 WIB

Harga Nikel Langsung Terkerek Aturan Baru ESDM, Tapi Tekan Industri Smelter

Harga Nikel Langsung Terkerek Aturan Baru ESDM, Tapi Tekan Industri Smelter

Bisnis | Rabu, 15 April 2026 | 19:31 WIB

Program 3 Juta Rumah Libatkan 185 Industri dan Serap Tenaga Kerja

Program 3 Juta Rumah Libatkan 185 Industri dan Serap Tenaga Kerja

Bisnis | Rabu, 15 April 2026 | 19:30 WIB

Program Gentengisasi Digeber, 40 Ribu Rumah di Jabar Dapat Bantuan

Program Gentengisasi Digeber, 40 Ribu Rumah di Jabar Dapat Bantuan

Bisnis | Rabu, 15 April 2026 | 19:27 WIB

Anggaran Subsidi Energi Terus Bengkak, Insentif EV Perlu Diberlakukan Lagi?

Anggaran Subsidi Energi Terus Bengkak, Insentif EV Perlu Diberlakukan Lagi?

Bisnis | Rabu, 15 April 2026 | 19:21 WIB

Alasan Harga Emas Justru Turun di Tengah Konflik

Alasan Harga Emas Justru Turun di Tengah Konflik

Bisnis | Rabu, 15 April 2026 | 19:12 WIB

Di saat Harga Avtur Melambung, Maskapai Vietnam Justru Agresif Tambah Frekuensi Penerbangan

Di saat Harga Avtur Melambung, Maskapai Vietnam Justru Agresif Tambah Frekuensi Penerbangan

Bisnis | Rabu, 15 April 2026 | 18:45 WIB

Pemerintah Umumkan Respons Pembelaan Investigasi Dagang AS Hari Ini

Pemerintah Umumkan Respons Pembelaan Investigasi Dagang AS Hari Ini

Bisnis | Rabu, 15 April 2026 | 18:39 WIB

Airlangga Akui AS Penyumbang Surplus Perdagangan dan Destinasi Ekspor Terbesar RI

Airlangga Akui AS Penyumbang Surplus Perdagangan dan Destinasi Ekspor Terbesar RI

Bisnis | Rabu, 15 April 2026 | 18:26 WIB

Airlangga Ungkap Alasan Cicilan Kopdes Merah Putih Dibayar dari APBN

Airlangga Ungkap Alasan Cicilan Kopdes Merah Putih Dibayar dari APBN

Bisnis | Rabu, 15 April 2026 | 18:14 WIB