Suara.com - Kepala BPI Danantara Rosan P Roeslani menegaskan bahwa lembaga yang dia pimpin bukan tidak bisa tersentuh hukum atau kebal hukum. Menurut dia, jika suatu saat dalam BPI Danantara ada yang melakukan tindakan kriminal, bisa langsung dipidana.
Rosan menjelaskan, banyak BUMN yang dikelola oleh Danantara menjalankan penugasan dari pemerintah.
"Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK, ya kan ada program PSO," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (24/2/2025).
Menteri Investasi/Kepala BKPM ini menyebut, karena menjalankan penugasan dari pemerintah, sehingga Danantara sebagai pengawas bisa saja diaudit oleh BPK.
"Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita ini harus diluruskan. Dan semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperangkat aktif dalam perangkat memastikan bahwa kita berjalan dengan baik benar," ucap dia.
Selain itu, Rosan bilang, Danantara merupakan lembaga yang paling ketat dalam hal pengawasan. Pasalnya, banyak mata-mata pengawas mulai dari presiden hingga menteri yang memlototi kinerja Danantara.
"Karena nanti semua terlibat, karena ini kita lapor langsung ke bapak presiden, itu tidak ada yang paling lebih tinggi lagi laporannya pertanggung jawaban ke Bapak Presiden," beber dia.
"Bapak Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kita bisa berjalan dengan baik. Dan ini saya meyakini juga akan melibatkan semua pihak dan seluruh perangkatnya," sambung Rosan.
Baca Juga: Dirut MIND ID: Danantara Akan Perkuat Hilirisasi dan Industrialisasi Indonesia
