Dikenakan Tarif 46 Persen, Vietnam 'Ngalah' ke Presiden AS Trump

Suara.com - Vietnam telah meluncurkan aksi untuk menghadapi kebijakan tarif resiprokal yang dijalankan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dalam kebijakan itu, Trump memberikan tarif impor sebesar 46 persen untuk produk-produk Vietnam.

Namun, bukannya melawan, Negeri Naga Biru itu justru mau 'mengalah' kepada Amerika Serikat atas kebijakan tersebut.

Seperti dinukil dari The New York Times, Senin (7/4/2025), Pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, secara resmi meminta Presiden Donald Trump untuk menunda pemberlakuan tarif impor sebesar 46 persen. Tarif tersebut merupakan salah satu yang tertinggi dalam sejarah perdagangan AS yang ditujukan kepada Vietnam.

Lam menyampaikan permintaan tersebut melalui surat tertanggal Sabtu, yang salinannya diperoleh The New York Times. Ia meminta Trump menunda tarif selama 45 hari demi membuka ruang negosiasi.

Langkah ini bertujuan tidak hanya menyelamatkan ekonomi Vietnam, tetapi juga melindungi konsumen Amerika dari lonjakan harga barang, mengingat Vietnam adalah pusat utama produksi global untuk merek-merek seperti Nike, Adidas, dan Lululemon.

Tak berhenti di situ, Lam juga menelepon langsung Trump, menjadikannya salah satu pemimpin dunia pertama yang melakukannya pasca pengumuman tarif. Dalam pembicaraan yang disebut Trump sebagai 'sangat produktif'.

Lam menawarkan tarif nol persen untuk produk impor dari AS, serta meminta Trump melakukan hal yang sama.

Dalam suratnya, Lam bahkan mengusulkan pertemuan langsung di Washington pada akhir Mei untuk mencapai “kesepakatan penting demi rakyat kedua negara.” Ia juga mendorong agar perwakilan AS segera bernegosiasi dengan wakil perdana menteri Vietnam, Ho Duc Phoc.

Jika diberlakukan, tarif 46 persen tersebut akan menghantam sekitar 5,5 persen dari Produk Domestik Bruto Vietnam dan mengganggu sekitar 30 persen ekspor mereka yang ditujukan ke pasar AS, pasar ekspor terbesar Vietnam. Menurut para ekonom, dampaknya akan lebih parah ketimbang negara-negara tetangga seperti China, Kamboja, dan Laos.

Tarif ini juga berpotensi mengganggu rantai pasokan global. Vietnam, yang selama ini jadi tujuan utama relokasi industri manufaktur dari China sejak tarif Trump pertama kali diberlakukan, bisa kehilangan posisi strategisnya. Beberapa investor global bahkan mulai mempertimbangkan untuk kembali ke China, yang memiliki skala dan kekuatan produksi lebih besar.

Sejak beberapa tahun terakhir, AS terus mempererat hubungan dengan Vietnam, bahkan menjadikan negara tersebut sebagai benteng utama untuk membendung pengaruh China di kawasan Asia-Pasifik. Namun, tarif mendadak dari Trump kini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan keandalan Washington di mata Hanoi. "Trump tidak melihat nilai strategis atau aliansi. Ia hanya melihat angka dan tarif," kata Huong Le Thu dari International Crisis Group.

Sementara itu, To Lam tengah berpacu dengan waktu untuk menjaga pertumbuhan ekonomi menjelang kongres Partai Komunis Vietnam tahun depan, momen penting yang akan menentukan kepemimpinan negara itu.

Dalam langkah-langkah pendekatan ke AS, Vietnam telah menyepakati impor gas alam cair dari AS, menurunkan beberapa tarif, dan bahkan membuka pintu bagi perusahaan Elon Musk, SpaceX, untuk menyediakan layanan internet satelit Starlink. Menariknya, Organisasi Trump juga sedang mengembangkan proyek lapangan golf dan hotel senilai USD1,5 miliar di provinsi asal To Lam.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump menerapkan 'tarif timbal balik' AS yang akan dihadapi lebih dari 180 negara dan wilayah. Termasuk anggota Uni Eropa, hingga Indonesia berdasarkan kebijakan perdagangan barunya yang menyeluruh.  Trump dan Gedung Putih membagikan serangkaian bagan di media sosial yang merinci tarif yang menurut mereka dikenakan negara lain terhadap AS.

Tarif yang dimaksud termasuk 'Manipulasi Mata Uang dan Hambatan Perdagangan' negara-negara tersebut. Kolom yang berdekatan menunjukkan tarif baru AS terhadap setiap negara, serta Uni Eropa.  Tarif tersebut, dalam banyak kasus, kira-kira setengah dari tarif yang diklaim oleh pemerintahan Trump telah 'dibebankan' kepada AS oleh setiap negara.