Infografis
Suara.com - Isu mengenai pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) terus menjadi topik hangat yang diperbincangkan secara intens di berbagai platform diskusi dan forum. Di tengah antusiasme para pendidik untuk menerima hak mereka, informasi simpang siur mengenai waktu pencairan TPG kerap kali menimbulkan kebingungan dan keresahan di kalangan guru.
Salah satu kabar yang santer beredar di media sosial belakangan ini adalah klaim bahwa pencairan TPG memiliki batas waktu maksimal 14 hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP).
Kebenaran dari kabar yang viral di berbagai platform media sosial ini tentu saja memicu banyak pertanyaan di benak para guru di seluruh Indonesia. Untuk meluruskan informasi yang beredar, penting untuk merujuk pada regulasi resmi yang mengatur mengenai penyaluran Tunjangan Profesi Guru.
Perlu diketahui bahwa aturan mengenai larangan penundaan penyaluran tunjangan guru oleh Pemerintah Daerah (Pemda) memang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan 1 Guru Aparatur Sipil Negara 2 Daerah.
Dalam Permendikbudristek Nomor 45 Tahun 2023 Pasal 21 secara eksplisit dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dilarang melakukan penundaan penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan melebihi batas waktu 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya dana Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan tersebut di rekening kas umum daerah. Aturan ini secara jelas mengikat Pemerintah Daerah untuk segera menyalurkan dana tunjangan guru setelah dana tersebut masuk ke kas daerah.
Namun, terdapat perubahan signifikan yang perlu dipahami oleh seluruh guru di Indonesia terkait mekanisme penyaluran TPG. Mulai tahun 2025 ini, proses penyaluran Tunjangan Profesi Guru tidak lagi melalui mekanisme transfer dari pemerintah pusat ke rekening kas umum daerah, kemudian disalurkan oleh Pemerintah Daerah ke rekening masing-masing guru.
Sebaliknya, penyaluran TPG akan dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat ke rekening pribadi masing-masing guru yang berhak menerimanya. Perubahan mekanisme penyaluran ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses penerimaan TPG bagi para guru.
Dengan adanya perubahan mekanisme penyaluran TPG yang berlaku mulai tahun 2025, maka regulasi yang saat ini menjadi acuan utama adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 4 Tahun 2025.
Sehingga, dapat dipastikan bahwa kabar yang beredar luas di media sosial mengenai batas waktu maksimal 14 hari setelah penerbitan SKTP sebagai patokan pencairan TPG saat ini tidaklah akurat dan tidak sesuai dengan regulasi terbaru yang berlaku.
Baca Juga: Mengatasi Kode 07, 13 dan 16 Pada Info GTK, Guru Wajib Tahu Pencairan TPG
Lebih lanjut, pihak berwenang, melalui Operator GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) Pusat, telah memberikan klarifikasi resmi terkait isu ini. Operator GTK Pusat menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada jadwal khusus atau batasan waktu khusus yang ditetapkan terkait dengan pencairan Tunjangan Profesi Guru.
