Infografis
Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengukuhkan Edwin Nurhadi sebagai Kepala OJK Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek) menggantikan Roberto Akyuwen di Gedung A.A. Maramis, Kompleks Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat, Kamis.
Dalam sambutannya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menekankan pentingnya peran Kantor OJK Daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan OJK di tingkat regional.
Salah satunya menyampaikan bahwa peningkatan kompleksitas tugas OJK pascadisahkannya UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menuntut penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
“Kebijakan dan program strategis OJK hanya akan berhasil apabila dijalankan melalui kolaborasi yang erat dengan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Mahendra dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (19/4/2025).
OJK juga menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda pembangunan daerah. Khususnya sektor-sektor prioritas yang menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti ekonomi hijau, industri kreatif, digitalisasi UMKM, serta transformasi Jakarta menuju kota global.
" Bahwa penguatan ekonomi regional menjadi kunci penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan OJK.
Pramono berharap dengan pengukuhan Kepala Kantor OJK Jabodebek ini dapat menjalankan fungsi pengawasan dan advisory secara optimal, termasuk dalam mengawal rencana Initial Public Offering (IPO) Bank DKI dan pengembangan sistem keuangan daerah yang sehat dan inklusif guna kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Secara khusus, saya mendoakan kepada Pak Edwin dan jajaran mudah-mudahan membawa kebaikan, keberhasilan di Jakarta ini karena memang tantangan ekonomi yang sedang terjadi," bebernya.
Baca Juga: Rezeki Nomplok Hari Ini! Klaim DANA Kaget Sabtu 19 April 2025 Sekarang
"Kita tahu bersama tidak sedang baik-baik saja, jadi ini menjadi tantangan yang cukup menantang bagi kita semua. Saya yakin Jakarta mudah-mudahan bisa melalui ini dengan baik. Dan, Pak Edwin bisa memimpin kami, meng-advise kami secara baik untuk hal tersebut,” sambung Pramono.
Sebagai pusat perekonomian nasional, wilayah Jabodebek tercatat mengelola lebih dari separuh aset lembaga jasa keuangan nasional. Kantor OJK Jabodebek berperan mengawasi 1 Bank Pembangunan Daerah, 125 Bank Perekonomian Rakyat Konvensional dan 16 Bank Perekonomian Rakyat Syariah, serta menjalankan fungsi koordinasi dengan Kantor OJK Provinsi Banten.
Selain fungsi pengawasan, Kantor OJK Jabodebek juga menjalankan peran strategis dalam literasi dan inklusi keuangan, pelindungan konsumen, komunikasi publik, serta koordinasi analisis ekonomi dan keuangan regional.
Melalui kolaborasi aktif bersama pemerintah daerah, pelaku usaha jasa keuangan, akademisi dan masyarakat, Kantor OJK Jabodebek diharapkan menjadi andalan dalam menerjemahkan kebijakan OJK di daerah serta memperkuat peran sektor jasa keuangan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi, termasuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.
Sebagai informasi, kinerja intermediasi perbankan relatif stabil dengan profil risiko yang terjaga. Pada Februari 2025, pertumbuhan kredit tetap melanjutkan double digit growth sebesar 10,30 persen yoy (Januari 2025: 10,27 persen) menjadi Rp7.825 triliun.
Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi tumbuh tertinggi sebesar 14,62 persen, diikuti oleh Kredit Konsumsi 10,31 persen, sedangkan Kredit Modal Kerja tumbuh 7,66 persen. Ditinjau dari kepemilikan, bank BUMN menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit yaitu sebesar 10,93 persen yoy. Berdasarkan kategori debitur, kreditkorporasi tumbuh sebesar 15,95 persen, sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 2,51 persen.
Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh sebesar 5,75 persen yoy (Januari 2025: 5,51 persen yoy) menjadi Rp8.926 triliun, dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 6,09 persen, 7,21 persen, dan 4,25 persen yoy.
Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,22 persen (Januari 2025: 2,18 persen) dan NPL net 0,81 persen (Januari 2025: 0,79 persen). Loan at Risk (LaR) juga relatif stabil, tercatat 9,77 persen (Januari 2025: 9,72 persen).
Meskipun meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, namun rasio NPL gross dan LaR menurun dibandingkan posisi Februari 2024 yang masing-masing sebesar 2,35 persen dan 11,56 persen. Rasio LaR tersebut juga sudah di bawah level sebelum pandemi yaitu sebesar 9,93 persen pada Desember 2019.
