Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto masih menggelontorkan dana negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk subsidi energi di 2026. Biasanya, subdisi energi yang diberikan mulai dari subsidi listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dalam Nota Keuangannya, Ketua Umum Partai Gerindra ini memaparkan, anggaran untuk ketahanan energi pada tahun 2026 mencapai Rp 402,4 triliun.
Menurutnya, anggaran itu bukan hanya subsidi energi saja, tetapi juga untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT) hingga penyediaan listrik desa.
![Pengendara melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertalite di SPBU Pertamina, Jakarta, Selasa (10/9/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/09/10/52249-bbm-subsidi-pertalite-pertamina-spbu.jpg)
"Rakyat kita dari kota hingga Desa harus menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan. Berbagai dukungan APBN untuk penguatan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan EBT serta penyediaan listrik desa," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Prabowo mengingatkan, dalam pemberian subsidi energi juga harus tepat sasaran, jangan hanya orang mampu yang menikmati subsidi tersebut.
Selain itu, ia memastikan, pemerintah juga menjaga harga energi di dalam negeri akan dijaga agar tidak mengalami kenaikan.
"Harga energi kita jaga dan transisi menuju energi bersih kita percepat. Subsidi energi harus adil, tepat sasaran bukan lagi dinikmati oleh mereka yang mampu," ucapnya.
Prabowo menambahkan, untuk pengembangan EBT, pemerintah akan menggenjot pembangunan pembangkit tenaga surya dan hydro, serta panas bumi.
"Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Kita harus capai 100 persen pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Saya yakin hal ini bisa dicapai dari target dunia 2060, kita bisa mencapainya jauh lebih cepat," pungkasnya.
Baca Juga: Lintah Darat Merajalela, Prabowo: Rakyat Tak Boleh Pinjam ke Rentenir
